Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bimantoro Wiyono mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus, Kamis (12/3) malam. Ia menilai peristiwa tersebut merupakan bentuk teror yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum dan berpotensi mengancam ruang demokrasi serta keselamatan para pejuang hak asasi manusia.
Menurut Bimantoro, tindakan kekerasan terhadap aktivis yang selama ini aktif menyuarakan isu-isu hak asasi manusia patut diduga sebagai upaya untuk mengintimidasi serta melemahkan komitmen negara dalam melindungi dan menegakkan HAM. Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai salah satu agenda penting sebagaimana tertuang dalam Asta Cita sehingga setiap bentuk kekerasan terhadap pembela HAM tidak boleh dibiarkan.
"Peristiwa ini patut dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap semangat pemerintah yang ingin memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan kepada siapa pun yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan," ujar Bimantoro.
Ia menyampaikan tindakan teror seperti ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa takut bagi masyarakat sipil yang aktif mengawal isu keadilan dan HAM.
Baca juga:
Komisi XIII DPR Desak LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Andrie Yunus
Selain itu, Bimantoro juga meminta kepada penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan profesional dalam mengusut kasus tersebut. Ia menegaskan Polri harus mampu mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun pihak yang berada di balik perencanaan aksi tersebut.
"Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting agar tidak ada ruang bagi tindakan teror terhadap aktivis atau masyarakat sipil," tegasnya.
Ia menambahkan pengungkapan kasus ini secara profesional juga menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sekaligus memastikan negara benar-benar melindungi para pembela hak asasi manusia.(Asp)
Baca juga:
DPR RI Murka, Minta Polri Jangan Cuma Tangkap Eksekutor Teror Air Keras Andrie Yunus
