Headline

Gerindra Bantah Sengaja Mengulur-ulur Waktu untuk Tentukan Wagub DKI Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 14 November 2018
Gerindra Bantah Sengaja Mengulur-ulur Waktu untuk Tentukan Wagub DKI Jakarta

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Seusai kesepakatan penyerahan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan catatan harus menjalani fit and proper test, sampai sekarang belum ada langkah konkret dari Gerindra dalam merealisasikan kesepakatan tersebut.

Tak ayal, sikap suam-suam kuku DPD Gerindra DKI Jakarta dipertanyakan kader dan pengurus PKS DPW Jakarta. Muncul tudingan bahwa Gerindra sengaja mengulur-ulur waktu untuk menentukan Wagub DKI padahal PKS sudah menyodorkan dua kadernya yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Menanggapi tudingan tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif membantah keras. Syarif menegaskan bahwa saat ini partainya belum mengantongi nama-nama kader yang akan duduk di tim fit and proper test kandidat Wagub DKI.

"Belum ada," kata Syarif di Jakarta, Rabu (14/11).

Abdurrahman Suhaimi
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Menurut Syarif, belum adanya nama tim fit and proper test dari Gerindra lantaran Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik belum perintahkan memilih anggota tim tersebut.

"Ya gak tau ketua DPD-nya, belum ada perintah," tuturnya.

Sementara dari PKS sudah ada nama yang akan menjadi tim uji kelayakan dan kepatutan yakni Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Namun kedua nama tersebut belum diserahkan kepada Gerindra.

"Ya alhamdulillah kalau gitu, tapi saya belum terima," jelasnya.

Lebih Lanjut, Syarif menampik kabar bahwa Gerindra mengulur-ulur waktu pemilihan kandidat DKI 2, sebab sampai saat ini partai berlambang kepala garuda ini belum menunjuk nama tim fir and proper test.

"Emangnya celana di ulur-ulur, udah," tutupnya.(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dipicu Bonus Demografi, Sandiaga Ajak Kaum Milenial Jadi Pengusaha

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #Partai Gerindra #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan