Andika Pratama
MerahPutih.com - Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) meliris angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan penurunan dari sebelumnya 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari total penduduk Indonesia per September 2017.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat, Anggawira mengatakan angka kemiskinan dibawah dua digit itu jauh dari kenyataannya di lapangan.
“Angka kemiskinan itu (9,82 persen) jauh dari kenyataannya. Apakah patokan pengeluaran 400 ribuan (rupiah) itu sudah tepat? Lalu yang berada di patokan itu disebut kaya? Apakah segitu cukup memenuhi kebutuhan hidup per orang sebulan?” kata Anggawira yang juga Ketua BPP HIPMI (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) kepada awak media, Jumat (20/7).
Lebih lanjut, Anggawira mengatakan masih lebar selang antara garis kemiskinan dengan di atasnya yang masih masuk kategori miskin. Jika patokannya dinaikkan, lanjutnya, maka angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi.
“Ambil contoh rilis terakhir UNDP (United Nations Development Programme), dengan patokan pengeluaran dibawah 20 ribu, ada 140 juta orang tergolong miskin. Ini kan sekitar 50 persen penduduk negeri ini,” kata Anggawira yang juga bakal calon legislatif 2019 Dapil (Daerah Pemilihan) VIII Jawa Barat (Kabupaten Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon).
Angka kemiskinan rilis pemerintah sebesar 9,82 persen itu, menurutnya, juga tidak relevan untuk saat ini. Karena sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan adalah pangan sebesar 73,48 persen, seperti beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sementara saat ini harga-harga pangan naik, seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Anggawira mengatakan pula isu kemiskinan turun hanyalah dibuat-buat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Isu ini dibuat agar seolah-olah pemerintah sudah bekerja.
“Itu (turunnya angka kemiskinan) kan isu seksi biar pemerintah dianggap bekerja. Padahal pemerintah belum pernah memecahkan persoalan kemiskinan secara mendasar. Angka 9,82 persen dengan patokan tidak tepat itu hanya karena bantuan sosial,” kata Anggawira.
Diketahui berdasarkan rilis BPS Maret 2018 menyebutkan bantuan sosial tunai tumbuh sebesar 87,6 persen pada Triwulan I 2018, lebih tinggi dibandingkan pada Triwulan I 2017 yang tumbuh hanya 3,39 persen. (*)
