Geram Pendataan Bansos Semrawut, Ketua MPR Tegur Pemerintah

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengkritik belum kunjung rampungnya pendataan bantuan sosial (bansos) di daerah luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Bamsoet, hal itu malah menjadi kendala pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terkena dampak wabah COVID-19.

Baca Juga:

Update Corona DKI Selasa (12/5): Kasus Sembuh Bertambah 427 Orang dari Hari Sebelumnya

Bamsoet mendesak pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk merangkul kepala rukun warga (RW) dalam melakukan verifikasi data penerima bansos, agar data yang diperlukan dapat segera rampung sebelum hari Raya Idulfitri 1441 H.

''Sehingga mereka yang berhak menerima dapat segera menikmati bantuan dari pemerintah," terang Bamsoet dalam keteranganya, Selasa (12/5).

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemberian data ke pemerintah pusat, dengan demikian bantuan nanti diutamakan datang dari pemerintah pusat.

"Ini mengingat prosedur penyaluran bansos yang dilakukan pusat melalui proses yang panjang," tambah Bamsoet.

Politikus Golkar ini menyebut, pemda perlu membuka data penerima bansos dengan mengumumkan nama-nama penerima serta menempelkan daftar penerima bansos sembako dan dana tunai di kantor-kantor kelurahan dan desa.

Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses dan mengetahui siapa saja penerima bansos.

"Karena banyaknya keluhan terkait distribusi bansos sembako dan dana tunai diterima oleh yang tidak berhak," jelas Bamsoet.

Sementara, bagi pemerintah pusat maupun daerah perlu juga evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos, mengingat dampak bantuan sosial kepada masyarakat merupakan hal yang sensitif.

"Sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan," tutup Bamsoet

Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi virus corona menuai beragam masalah.

Kesemrawutan data penerima bantuan memantik perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:

Kaji Alasan Bolehkan Warga di Bawah 45 Tahun Beraktivitas Kerja, Pemerintah: Tumpuan Keluarga dan Produktif

Perdebatan semakin memanas saat Menteri Sosial Juliari Batubara membawa kisruh data bansos ke Rapat Kerja Komisi VIII. Juliari mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam urusan penyaluran bansos di Jakarta.

Politikus PDIP itu mengaku telah terjun ke 15 titik di Ibu Kota. Hasilnya, ia menemukan sasaran bansos telah menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Pada saat ratas terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari menambahkan, hingga hari ini baru 955.312 KK dari sekitar 1,3 juta KK yang telah menerima bansos.

Dia beralasan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak kunjung mengirim data sisanya.

Dalam rapat itu juga, Juliari menyalahkan para kepala daerah dan dinas sosial di daerah atas kesemrawutan data bansos. Menurutnya, keterlambatan dan ketidaktepatan penyaluran bansos karena didasari unsur politik di daerah. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI Imbau THR Direksi, Komisaris dan Karyawan BUMD Dialokasikan Tangani Corona