Fadhli 
MerahPutih.com - Pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan mengumumkan telah mengambil langkah stategis dengan menaikan nilai pajak penghasilan (PPh) Impor hingga sebesar 10 persen guna menghindari defisit neraca perdagangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyeseuaian tarif baru ini telah ditandatangani Rabu (5/9) dan akan mulai berlaku pekan depan. Menurutnya, penyesuaian tarif masuk ini akan berdampak pada berkurangnya nilai impor barang ke dalam negeri.
"Nilai impor kita akan turun sekitar 1 persen. Ini sebetulnya bea masuk ya, jadi kalau PPh dianggap kurang lebih sama dengan bea masuk. Dengan PMK ini kita berharap penurunan impor sekitar 2 persen year on year," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/9).
Namun demikian, kata dia, penerbitan peraturan ini dapat menjadi pelecut bagi industri dalam negeri untuk meningkatkan produksi barang-barang yang PPh impornya dinaikkan. Contoh, sampo dan kosmetik yang dipakai sehari-hari berasal dari impor, harusnya bisa dibuat di dalam negeri.
"Dengan dolar AS semakin mahal dan dengan tarif ini kita berharap penurunan terhadap impor akan jauh lebih besar. Dan kenaikan kita untuk gunakan kesempatan industri dalam negeri dan ekspor bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ini kesempatan yang bagus untuk mereka penetrasi di pasar sendiri," terangnya.
Dengan begitu, tambah Sri Mulyani, peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan mencegah kemerosotan nilai tukar rupiah.
"Pemerintah ingin cepat dan sigap. Situasi tidak biasa sehingga hikmahnya kita berharap dengan policy ini industri dalam negeri bisa maju," tuturnya.
Sebelumya, pemerintah menaikkan nilai Pajak Penghasilan (PPh) impor hingga sebesar 10 persen pada 1.147 jenis barang, mulai dari barang sehari-hari seperti sampo dan kosmetik hingga barang-barang mewah.(*)
Baca Berita Aktual Lainnya: Kontroversi Gaji Jumbo Pengarah BPIP, Sri Mulyani: Sejak Diangkat, Megawati Belum Dibayar
