Gembong Warsono Klaim Tak Tidur Tiga Hari untuk Evaluasi Kinerja Anies 5 Tahun

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 13 Oktober 2022
Gembong Warsono Klaim Tak Tidur Tiga Hari untuk Evaluasi Kinerja Anies 5 Tahun

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono (berdiri). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pada Minggu 16 Oktober 2022 nanti, Anies Baswedan akan pensiun dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Habisnya jabatan tersebut, membuat Fraksi PDI Perjuangan melakukan evaluasi kinerja selama lima tahun.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti buruknya realisasi janji kampanye Anies pada Pilkada DKI 2017 lalu. Dari catatan PDIP, dari 23 janji kampanye, hanya 5 yang tercapai.

Baca Juga:

Survei Polstat: Warga DKI Cenderung Pilih Prabowo Ketimbang Anies

"Saya mendiskusikan tiga hari tiga malam, ora turu (nggak tidur), pakai renungan, pakai sujud dan sebagainya," kata Gembong saat menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan di gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (13/10).

Gembong sengaja mengupas satu per satu 23 janji kampanye Anies untuk membuka mata publik. Dia berharap, masyarakat lebih mengetahui kinerja Anies selama lima tahun menjabat sebagai gubernur.

Mengingat, cuma lima janji kampanye yang diapresiasi PDIP seperti program memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), mengendalikan inflasi, menyelenggarakan berbagai kesenian setiap tahun, meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan ormas, serta integrasi transportasi.

Baca Juga:

Panggung Politik Anies Setelah Lepas Jabatan Gubernur

"Dari 23 janji kampanye itu, yang kami apresiasi cuma lima saja. Tapi selebihnya, itu rapor merah dari Fraksi PDIP, artinya Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta," ujarnya.

Yang disayangkan PDIP, kata Gembong, program yang sudah dicapai Gubernur Anies ini bukan program prioritas dari RPJMD 2017-2022.

"Bahwa yang dikerjakan Pak Anies itu bukan program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi justru program-program yang untuk membranding dirinya sebagai priroritas pertama," paparnya. (Asp)

Baca Juga:

PDIP DKI Sebut Anies Gubernur 0 Persen

#Anies Baswedan #PDIP #Gubernur DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan