ANIES LENGSER

Panggung Politik Anies Setelah Lepas Jabatan Gubernur

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 13 Oktober 2022
Panggung Politik Anies Setelah Lepas Jabatan Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kerap unggul dalam sejumlah survei elektabilitas calon presiden (capres) 2024. Nama Anies juga semakin ramai diberitakan setelah Partai NasDem resmi mengusungnya menjadi capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin, 3 Oktober 2022.

Selain Anies, ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang merajai mayoritas hasil survei elektabilitas capres. Anies unggul dalam simulasi duel elektabilitas melawan Prabowo dan Ganjar, berdasarkan hasil survei teranyar Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Dalam simulasi duel melawan Ganjar, Anies unggul dengan elektabilitas 47,8 persen. Selisih sekitar empat persen dari kader PDI Perjuangan (PDIP) itu yang mengantongi 43,9 persen. Sementara dengan Prabowo, Anies juga unggul dengan elektabilitas 48,6 persen. Ia menang dengan selisih sekitar enam persen dengan Prabowo yang mengantongi 42,8 persen.

Bahkan, Anies diprediksi bisa mendongkrak elektabilitas PDIP bila ia diusung menjadi capres oleh partai berlambang kepala banteng moncong putih itu di Pilpres 2024. Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Merujuk survei SMRC, suara PDIP akan naik dari 28 persen menjadi 38 persen.

Baca Juga:

Kebijakan Kontroversi Anies Baswedan

Anies mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Dia sudah menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden dalam wawancara bersama media asing Reuters di Singapura. Setelah diusung NasDem, arah Anies semakin jelas menyongsong 2024.

Lantas bagaimana peluang Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 setelah tidak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta?

Sebagian pihak menilai ada kemungkinan elektabilitas Anies redup setelah tak menjadi pejabat publik. Anies bisa jadi menghilang dari pemberitaan. Lalu apakah NasDem bisa menjaga elektablitias Anies selama 2 tahun sebelum pilpres dimulai?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pelung Anies di Pilpres 2024 tetap besar meski tak lagi menjadi pejabat publik. Namun, kata Ujang tetap ada tantangannya mengingat 2 tahun bukan lah waktu yang singkat untuk mempertahankan eksistensi dan juga popularitas.

"Saya melihat tergantung dari Anies sendiri. Kalau tidak punya power, tidak punya kekuasaan dalam politik itu cenderung melemah. Tapi Anies sudah paham dan bisa mengantisipasi. Anies harus bisa membuat panggung-panggung politik ke depan,” kata Ujang kepada Merahputih.com, Kamis (29/9).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

Pasca-tidak lagi menjabat Gubernur, kata Ujang, Anies harus punya panggung-panggung politik yang bisa diakses oleh publik. Hal itu lantaran harapan masyarakat terhadap Anies terbilang cukup tinggi. Harapan masyarakat tersebut menurutnya perlu dijaga dengan baik. Ketika tidak lagi menjadi pejabat publik maka harapan itu harus bisa dijangkau Anies dengan mendekat ke rakyat.

"Mendekati rakyat dengan blusukan, datang ke rumah-rumah, ke kelompok-kelompok masyarakat, ke daerah-daerah. Itu yang harus dilakukan karena dalam konteks membangun elektabilitas kuncinya ada pada rakyat yang akan menilai dan memilih siapa capres yang pantas," jelas dia.

Menurut Ujang, partai politik yang menjadi pengusung Anies harus mampu membuatkan panggung-panggung politik di berbagai daerah guna meningkatkan elektabilitas serta popularitasnya.

"Panggung politik misalkan Anies datang ke masyarakat, datang ke banyak daerah dengan relawan-relawan,” ujarnya.

Dalam politik, lanjut Ujang, tidak ada yang mustahil. Menurutnya, banyak cara dan kesempatan untuk bisa mendapatkan simpati rakyat agar elektabilitas Anies tetap terjaga. Namun demikian,semuanya bergantung pada Anies sendiri apakah dia mampu menciptakan panggung-panggung politiknya ke depan bersama relawan ataupun partai yang mengusungnya.

"Itu tantangan terberat bagi Anies. Saya yakin Anies sudah paham, relawannya sudah tahu dan king maker-nya juga sudah memahami betul terkait persoalan itu. Jadi ya bergerak saja," tuturnya.

Baca Juga:

Anies Pamitan

Lebih jauh, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menambahkan, jika panggung-panggung politik yang nantinya diciptakan oleh Anies direspons dengan baik oleh rakyat, maka elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akan terus merangkak naik.

"Tentu dengan memberikan informasi-informasi terkait prestasi Anies kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ujang.

Pendapat serupa disampaikan oleh Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati. Saat dihubungi Merahputih.com, Kamis (29/9), Wasisto berpendapat bahwa peluang Anies meski tak lagi jabat gubernur masih terbuka lebar.

"Peluang Anies dalam kontestasi Pilpres 2024 tentunya terbuka lebar. Apalagi dengan eksistensi Anies selalu masuk dalam 5 besar di setiap rilis survei mutakhir adalah modal berharga untuk bisa maju,” kata Wasisto.

Namun demikian, kata Wasisto, popularitas figur belum tentu sebanding lurus dengan nominasi oleh parpol. Hal ini dikarenakan koalisi yang punya veto politik dalam menominasikan figur jadi kandidat capres definitif.

Saat disinggung terkait kecenderungan popularitas seseorang akan meredup ketika tak lagi menjadi pejabat publik, Wasisto menjelaskan hal tersebut tergantung dari narasi dan simbol baru yang akan ditampilkan oleh Anies Baswedan pasca-turun jabatan.

"Misalnya saja narasi pemilu damai atau pemimpin alternatif bisa jadi opsi," ujar Wasisto.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai capres di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). ANTARA/Syaiful Hakim
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai capres di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). ANTARA/Syaiful Hakim

Ujang mengamini Anies punya hasrat menjadi presiden sejak lama. Diketahui pada 2013 Anies mengikuti konvensi capres Partai Demokrat. Konvensi ini digelar untuk mencari capres yang akan diusung Demokrat pada Pilpres 2014 lalu. Ketika itu Anies mengungkap alasannya mengikuti konvensi capres Demokrat. Ia menyebut mempunyai cita-cita untuk melunasi janji kemerdekaan.

"Jadi kalau saat ini Anies jadi gubernur lalu dia membuat prestasi-prestasi dan legacy serta dalam survei selalu masuk 3 besar. Itu indikasi bahwa memang Anies selama ini membangun pencitraan dan prestasi untuk bisa menjadi capres. Dan itu hal yang biasa dalam politik. Harus punya prestasi, legacy dan keinginan untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi," kata Ujang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulah Mulyawan menyampaikan, hasrat Anies untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia makin terasa jelang akhir masa jabatan sebagai gubernur. Indikasinya menurut pria yang karib disapa Iwan ini, bisa dilihat dari 2 hal.

Pertama, kata Iwan, Anies memaksimalkan masa jabatan yang tinggal hitungan hari dengan meresmikan monumen-monumen capaian pembangunannya saat memimpin ibu kota. Mulai dari Jakarta International Stadium (JIS) hingga Sekolah Dasar (SD) zero emisi.

"Kedua Anies tampak aktif memenuhi undangan parpol dan juga silaturahmi politik ke sejumlah tokoh," ujar alumnus Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) ini. (Pon)

Baca Juga:

Upaya Anies Benahi Transportasi Publik di Jakarta

#Pemilu #Anies Baswedan #Capres 2024 #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan