Gelontoran Dana Pemerintahan Jokowi Buat Wilayah Bandung Raya
Flyover Kopo. (Foto: PUPR)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Seremoni peresmian infrastruktur berlangsung di Kolam Retensi Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Minggu (5/3).
Berbagai infrastruktur yang diresmikan yakni Kolam Retensi Andir, Kolam Retensi Cieunteung, Floodway Cisangkuy, dan Flyover Kopo.
Baca Juga:
Dua Proyek Infrastruktur di Bogor dan Depok Segera Diresmikan
Dalam peresmian tersebut, Presiden memaparkan, biaya pembangunan infrastruktur tersebut, yakni Floodway Cisangkuy sebesar Rp 632 miliar, Kolam Retensi Cieunteung Rp 204 miliar, Kolam Retensi Andir Rp 142 miliar, dan Flyover Kopo sebesar Rp 288 miliar.
"Totalnya yang telah dibangun Pemerintah Pusat di Kota dan Kabupaten Bandung Rp 1,26 triliun," ucapnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, selain ketiga infrastruktur pengendali banjir tersebut merupakan bagian dari sistem penanganan banjir Sungai Citarum dari hulu.
"Dengan infrastruktur yang ada sekarang sudah 81 persen area yang terkendali banjir, tersisa tnggal 72 hektare. Tahun ini kita pindah ke wilayah hilir Ciliwung, Insya Allah dikerjakan Kolam dan Pompa Cibugel serta Kolam dan Pompa Cigede, termasuk nanti pembuatan tanggul di hilir," kata Menteri Basuki.
Floodway Cisangkuy merupakan sodetan sepanjang 5,45 km untuk mengurangi beban Sungai Citarum di Dayeuhkolot. Sodetan Cisangkuy akan mengalirkan debit banjir sebesar 230 m3/detik yang semula bermuara Baleendah-Dayeuhkolot menjadi bermuara ke Pameungpeuk (hilir), sehingga mengurangi lama genangan dan luas genangan di daerah Dayeuhkolot, Baleendah, Andir, dan sekitarnya. Floodway Cisangkuy mulai dibangun pada 2015 dan telah selesai 2020 dengan anggaran sekitar Rp 631 miliar dengan kontraktor PT. PP.
Kolam Retensi Cieunteung selesai dibangun pada 2018 dengan volume tampung 190.000 m3 dan luas genangan 4,7 hektare yang mampu mereduksi banjir seluas 91 hektare (sekitar 1.250 bangunan/rumah) serta mengurangi banjir yang kerap menggenangi jalur transportasi antara Banjaran-Baleendah menuju Kota Bandung. Infrastruktur pengendali banjir ini juga dilengkapi sarana olahraga seperti memancing dan lari di jogging track sepanjang 1.357 meter.
Kolam Retensi Cieunteung dilengkapi 4 pompa terdiri dari 1 pompa harian berkapasitas 2 m3/detik dan 3 pompa banjir kapasitas 3,5 m3/detik. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT. Nindya Karya - PT. Barata (KSO) dengan nilai kontrak Rp 203 miliar.
Selanjutnya Kolam Retensi Andir dan 4 polder dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menanggulangi banjir musiman di Bandung Selatan sebesar 500 liter/detik.
Sementara itu, Flyover Kopo sebagai upaya mengurai kemacetan arus kendaraan yang kerap terjadi di persimpangan Kopo, Cibaduyut dan Pasir Koja di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Flyover Kopo membentang di Jalan Soekarno-Hatta sepanjang 1,3 km di daerah Kopo yang merupakan jalur utama bagi para komuter untuk wilayah Cimahi-Bandung serta penghubung Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Jembatan layang ini mulai dibangun pada November 2021 dan telah selesai September 2022. Flyover Kopo telah dibuka untuk umum pada Sabtu (1/10/2022) silam. (Imanha/ Jawa Barat)
Baca Juga:
Pemerintah Diimbau Sediakan Infrastruktur Darurat Korban Gempa Cianjur
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
AHY Bakal Pantau Langsung Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3 :Provinsi di Sumatera Terdampak Banjir
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana