Gelar Rakernas di Bandung, PAN Akan Undang Jokowi?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 08 Agustus 2017
Gelar Rakernas di Bandung, PAN Akan Undang Jokowi?

Ketua DPP PAN? Yandri Susanto (kanan) bersama anggota DPR Eko Patrio di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bandung, Jawa Barat, pada 21-23 Agustus 2017. Dalam Rakernas III tersebut, PAN belum memutuskan mengundang Presiden Joko Widodo atau tidak.

"Nah itu yang belum kita putuskan (mengundang Jokowi atau tidak dalam Rakernas). Ini mau rapat, nantilah setelah rapat harian teman-teman (wartawan) konfirmasi lagi ke saya," kata Ketua DPP PAN‎ Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

Meski demikian, Yandri mengaku bahwa hubungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi masih sangat baik. Ia juga menyebut bahwa komunikasi keduanya masih intensif.

"Komunikasi Ketum dan Pak Jokowi masih sangat baik," Imbuh anggota Komisi II DPR ini.

Lebih lanjut, Yandri menuturkan, dalam forum Rakernas nanti pihaknya akan berkonsolidasi dengan seluruh pengurus PAN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menghadapi Pemilu Serentak 2018.

"Kami mau memaksimalkan konsolidasi organisasi, khususnya menghadapi Pilkada 2018,"‎ pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu belakangan ini PAN sempat bersitegang dengan kubu pemerintah lantaran Undang-Undang Pemilu diketok dengan opsi A yang di dalamnya berisi presidential threshold 20-25% dan metode konversi suara sainte lague murni, sedangkan PAN menginginkan model kuota hare.

Atas hal itu, PAN akhirnya bergabung dengan PKS, Demokrat dan Gerindra untuk abstain dan atau walkout dari pengambilan keputusan UU Pemilu meninggalkan parpol pendukung pemerintah.

Konfigurasi politik ini kemudian merembet hingga ke persoalan penentangan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ‎yang berujung pada polemik pidato Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Rapatkan Barisan Hadapi Pilkada Serantak 2018, PAN Pilih Bandung

#Rakernas PAN #Presiden Jokowi #PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Bagikan