Gelar Pahlawan Soeharto Mengkhianati Cita-cita Reformasi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 24 Mei 2016
Gelar Pahlawan Soeharto Mengkhianati Cita-cita Reformasi

Jumpa pers "Menolak Keras Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto" di Kantor Kontras, Jl. Kramat II No. 7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/5). (Foto MerahPutih/Yohanes Abimanyu)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) menyatakan bahwa banyak pihak yang dirugikan apabila pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional terhadap Presiden Soeharto. Bukan hanya terhadap korban HAM saat pemerintahan Presiden kedua RI itu, tapi juga berarti mengkhianati cita-cita reformasi.

Wakil Koordinator Bidang Advokat Kontras Yati Andriani mengatakan, kerugian tidak hanya menimpa para korban HAM berat tapi juga kerugian semua pihak dalam berbangsa dan bernegara.

"Kenapa? Karena kalau kita merujuk lagi pada semangat reformasi, hal itu jelas ada upaya perbaikan dan evaluasi, upaya untuk pengungkapkan kebenaran dan upaya hukum atas pelanggaran berat, atas tindakan korupsi terjadi pada masa Orde Baru," kata Yati saat ditemui dalam jumpa pers "Menolak Keras Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto," di kantor Kontras, Jalan Kramat II No 7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).

Yati menilai, apabila gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto dipaksakan, sama saja dengan mengkhianati cita-cita bangsa dan cita-cita reformasi yang telah disepakati bersama.

"Ada kesan (sebagai) jawaban tindakan-tindakan yang terjadi pada saat masa Orde Baru," tuturnya.

Menurut Yati, banyak pihak korban merasa dirugikan atas gelar Pahlawan Nasional yang diberikan pada Soeharto. Ia mengatakan, sudah banyak korban meninggal, korban hilang yang higga saat ini tidak tahu keberadaannya.

"Pihak korban pun yang hadir di sini (jumpa pers) tidak setuju dengan gelar Pahlawan Nasional. Tidak hanya para korban saja, tetapi kerugian bagi kami dalam berbangsa dan bernegara," tandasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. KontraS Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
  2. Kontras: Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Soeharto Harus Ditolak
  3. Gema Demokrasi Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
  4. 18 Tahun Reformasi, Gema Demokrasi Ajak Masyarakat Rebut Supremasi Hukum
  5. Gema Demokrasi Gelar Unjuk Rasa 18 Tahun Reformasi
#Gelar Pahlawan Soeharto #Kontras
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Wamensos Sebut Keputusan Gelar Pahlawan Soeharto Ada di Istana
Sosok aktivis 98 ini menyampaikan bahwa batas waktu pengusulan dari daerah akan berakhir pada akhir Mei
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 24 Mei 2025
Wamensos Sebut Keputusan Gelar Pahlawan Soeharto Ada di Istana
Indonesia
Pro-Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos: Masih Dikaji TP2GP
Usulan nama Soeharto menjadi calon Pahlawan Nasional tahun ini menimbulkan pro dan kontra
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 24 Mei 2025
Pro-Kontra Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Wamensos: Masih Dikaji TP2GP
Indonesia
Kantor KontraS Didatangi 3 Orang Tengah Malam Pasca-Aksi Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel
Berdasarkan pantauan CCTV kantor Kontras, dua pria yang datang mengenakan pakaian hitam dan satu lagi memakai kaos berwarna krem.
Wisnu Cipto - Senin, 17 Maret 2025
Kantor KontraS Didatangi 3 Orang Tengah Malam Pasca-Aksi Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel
Indonesia
KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melayangkan surat ke Komisi I dan Komisi III DPR RI.
Frengky Aruan - Senin, 03 Maret 2025
KontraS Tolak Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri
Indonesia
Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Jangan ada lagi dendam sejarah yang diwariskan pada anak-anak bangsa
Angga Yudha Pratama - Minggu, 29 September 2024
Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
KontraS Nilai Ketiga Capres Belum Tunjukkan Komitmen terhadap Penegakan HAM
Pemaparan ketiga capres dalam debat belum sepenuhnya menunjukkan komitmen terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.
Zulfikar Sy - Kamis, 14 Desember 2023
KontraS Nilai Ketiga Capres Belum Tunjukkan Komitmen terhadap Penegakan HAM
Indonesia
KontraS Nilai Demokrasi Semakin Mundur di Periode Kedua Jokowi
Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya menilai, berbagai catatan yang disusun dalam laporan ini merupakan upaya konstitusional yang dilakukan masyarakat sipil dalam kerangka pengawasan di tengah lemahnya mekanisme check and balances yang dilakukan lembaga formal.
Mula Akmal - Jumat, 20 Oktober 2023
KontraS Nilai Demokrasi Semakin Mundur di Periode Kedua Jokowi
Indonesia
Luhut Absen dalam Sidang Perdana Haris Azhar dan Fatia KontraS
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (3/4).
Mula Akmal - Senin, 03 April 2023
Luhut Absen dalam Sidang Perdana Haris Azhar dan Fatia KontraS
Indonesia
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.
Mula Akmal - Jumat, 21 Oktober 2022
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Bagikan