Gas dan Rem Satu Tahun Kendalikan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 di dalam negeri, sudah berlangsung selama satu tahun sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana yang menyerang warga seorang perempuan berusia 31 tahun dan sang ibu yang berusia 64 tahun setelah penelusuran kontak dari warga negara Jepang yang positif ketika kembali ke tempat ia berdomisili, yakni Malaysia.

Dari temuan dua orang tersebut. Setelah satu tahun ini, jumlah penambahan pasien jika dirata-rata harian mencapai 3675 kasus perhari apabila dilihat dari angka per 1 Maret 2020 yang mencapai 1.341.314 kasus positif di Indonesia.

Belum ada tanda-tanda jika pandemi di Indonesia bisa dikendalikan. Tidak pernah sekalipun dalam satu tahun pandemi, Indonesia tidak menemukan kasus seperti negara tetangga Singapura, Thailand, Malaysia dan Vietnan. Bahkan, Vietnam dinilai paling sukses dalam mengendalikan pandemi di dalam negerinya.

Baca Juga:

Terus Bertambah, Tenaga Kesehatan yang Divaksinasi COVID-19 Capai 1.468.764

Pandemi yang terus berlangsung ini, membuat Ikatan Dokter Indonesia mendorong pemerintah segera memperkuat sinergitas regulasi Sistem Kesehatan Nasional yang adaptif dengan pandemi. Langkahnya, pemerintah melakukan penguatan melalui Puskesmas dalam rangka meningkatkan fungsi promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan di daerah-daerah sulit.

Ketua Tim Mitigasi PB-IDI yang juga Ketua terpilih PB-IDI periode 2021-2024 Adib Khumaidi meyakini, Indonesia diyakini memiliki kemampuan testing dan tracing-nya saat pandemi seperti COVID-19 ini.

"Kita punya kekuatan atau modal yang cukup besar di dalam kemampuan itu, adalah Puskesmas," katanya.

Selain penguatan Puskesmas, pemerintah harus melakukan klasterisasi rumah sakit yang memang difokuskan untuk penanganan COVID-19, namun tetap juga memperhatikan penanganan yang bukan pasien COVID-19.

"Kemarin kan diperbanyak untuk rumas sakit rujukan COVID-19. Kalau kita bicara rumah sakit rujukan COVID-19 artinya diekskalasi untuk menjadi rumah sakit COVID-19," katanya.

Indonesia, kata Adib, harus melakukan redesain rumah sakit dengan zonasi supaya pelayanan non COVID-19 masih bisa dilakukan tapi tidak berpotensi untuk kemudian tertular COVID-19.

Selain penguatan Puskesmas dan redesain Ruma Sakit, yang tidak kalah penting memperkuat industri teknologi dan kesehatan.

"Itu bisa dengan membangun kesiapan infrastruktur industri, baik obat, alat kesehatan, termasuk vaksin, ini menjadi upaya yang harus dilakukan," katanya dikutip Antara.

Langkah lainnya, kata Adib, harus memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan memberdayakan organisasi informal di tingkat masyarakat khususnya RT dan RW sebagai garda terdepan.

"Kemudian, meningkatan ketersediaan literasi dan sumber-sumber informasi tentang COVID-19," katanya.

Selama dalam pengedalian COVID-ini, berbagai langkah dan istilah diungkapkan pemerintah. Tidak ingin adanya penguncian wilayah, pemerintah membuat program PSBB yang ketat dan PSBB longgar, new normal, lalu diubah lagi menjadi PPKM dan berbagai pemerintah daerah menggunakan istilah yang berbeda dari pemerintah pusat.

Bahkan, kala musim mudik Lebaran 2020 pemerintah tidak sacara tegas membatasi pergerakan atau mobilitas warga. Pemerintah melarang warga mudik, tapi tidak melarang warga pulang kampung saat Idul Fitri.

Dalam pengedalian pandemi, pemerintah menganalogikan pengendalian dengan gas dan rem, dengan tujuan utamanya agar ekonomi tidak merosot secara tajam dan masyarakat tidak jatuh dalam kemiskinan.

Pemerintah yang awalnya memproyeksikan alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun, terus meningkat dari senilai Rp619 triliun dan kini menjadi Rp627,9 triliun di 2021. (Asp)

Baca Juga:

Evaluasi 1 Tahun COVID-19, Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan