Evaluasi 1 Tahun COVID-19, Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Tenaga Kesehatan

MerahPutih.com - Tepat hari ini satu tahun wabah virus COVID-19 menyerang Indonesia. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan pemerintah dalam menghilangkan COVID-19.

Pengamat Kesehatan, Marius Widjajarta mengatakan, pemerintah harus memperhatikan petugas yang menangani langsung pasien hingga jenazah COVID-19.

Baca Juga

Bhabinkamtibmas Mulai Diturunkan Lacak Pasien Aktif COVID-19 di Jakarta Pusat

Sebab saat ini menurut Marius, pemerintah masih cenderung kurang memberikan kepedulian lebih kepada petugas yang berhadapan COVID-19. Petugas yang dimaksud ialah tenaga kesehatan, petugas ambulance dan tukang gali kubur.

"Jadi kalau pak Jokowi mau beres corona kalau tau sumbernya (perhatikan petugas penanganan COVID-19) gampang hilangkan COVID-19 gausah 17 Agustus sekarang juga bisa," ucap Marius saat dihubungi MerahPutih.com, Senin (1/3).

Harusnya mereka itu mendapat pemeriksaan tes COVID-19 baik rapid test antigen maupun swab test secara rutin. Selama ini mereka masih terabaikan dalam menjalani tes corona itu.

Hal itu sangat jauh berbeda yang diterima petugas COVID-19 di rumah sakit swasta. Dari Investigasinya petugas COVID-19 di RS swasta rutin memeriksa COVID-19.

Kegiatan ini ia menilai penting dilaksanakan untuk mengetahui kondisi tubuh petugas apakah ada virus atau tidak. Jika dites COVID-19 hasilnya positif langsung ditindaklanjuti dirawat di RS COVID-19.

Sebab ia berpendapat, jika para petugas diabaikan akan merepotkan masyarakat Indonesia. Lantaran kalau orang-orang yang menangani COVID-19 itu terpapar siapa yang merawat warga.

"Jadi kalau rapid antigen positif langsung test PCE. Kalau PCR dia positif baru dia dirawat," jelas dia.

Ia juga menyayangkan aturan yang dibuat pemerintah ihwal pasien COVID-19 yang tanpa gejala tak usah dirawat dan cukup isolasi mandiri. Menurutnya hal ini salah kaprah. Kabijakan tersebut membuat klaster baru COVID-19 di lingkungan pasien.

"Karena apa isolasi mandiri itu bukan hanya ruangan sendiri harus ada namanya alat tekanan negatif harus ada itu. Dia harus sendiri tempat makan minumnya sendiri. Karena kalau engga ada peternakan baru covid di rumahnya," tuturnya.

Apalagi, kata Marius, yang menyayat hati tenaga kesehatan ialah program kampung tangguh. Menurutnya, kegiatan itu disinyalir melanggar protokol kesehatan.

Bukan tanpa alasan, ucapnya, saat pelaksanaan kegiatan tersebut pasti ada unsur polisi-TNI dan PT/RW. Artinya hal ini mengundang kerumunan. Ia juga menyakini petugas itu tak selalu dalam keadaan bersih COVID-19 bisa saja mereka ini yang membawa virus itu.

"Saya juga ga setuju tuh ada kampung tangguh karen apa kita kan udah 3M. Kita kan ga boleh kumpul dari 3 orang. Nah ini buat perkumpulan-perkumpulan itu berbahaya itu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Ratusan Ribu Lansia di Jaktim Bakal Disuntik Vaksinasi COVID-19