Garuda Indonesia Yakin Mayoritas Kreditur Terima Proposal Perdamaian

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juni 2022
Garuda Indonesia Yakin Mayoritas Kreditur Terima Proposal Perdamaian

Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mayoritas kreditur diyakini akan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hari ini, Jumat (17/6), Garuda akan menghadapi tahapan pemungutan suara.

"Level of confident kami hari ini sudah di atas 50 persen. Saya berharap level of confident ini naik seiring jam kerja," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra di Jakarta, Jumat (17/6).

Baca Juga:

BPKP: PKPU Berjalan Baik, Garuda Indonesia Tidak Dipailitkan

Irfan menjelaskan dalam proses pemungutan suara, Garuda memiliki target untuk memperoleh suara 50 plus 1 persen dari total jumlah kreditur (headcount).

Pihaknya, kata Irfan, perlu mengejar 67 persen klaim dari kreditur non-preferen yang memiliki hak voting. Pemungutan suara menjadi penentu kesepakatan perdamaian (homologasi) antara Garuda dan kreditur.

Oleh sebab itu, pihaknya akan memanfaatkan sisa waktu sebelum proses voting untuk bisa memaksimalkan diskusi dengan para kreditur agar mencapai persetujuan perdamaian.

"Kami tentu ketemu dengan banyak pihak secara langsung dan tidak langsung, untuk sama-sama melihat bahwa ini sebagai upaya yang positif," tutupnya.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, dengan pengadilan memberi kesempatan perpanjangan negosiasi ini merupakan indikasi bahwa ada keinginan kuat dari manajemen Garuda Indonesia maupun kreditur dan lessor/penyewa pesawat untuk mencapai sepakat.

"Dengan itu semua, saya cukup optimistis bahwa mayoritas kreditur dan lessor akan menyetujui rencana bisnis dan pola pembayaran tunggakan hutang yang diajukan Garuda Indonesia dalam menyelesaikan kewajibannya," kata Alvin.

Manajemen Garuda Indonesia, diyakininya, sudah membangun komunikasi yang terbuka dengan kreditur dan lessor. Dari data yang ada, dirinya mengetahui bahwa Garuda Indonesia juga menyodorkan rencana bisnis yang cukup realistis, logis dan mengakomodir aspirasi dari para kreditur dan lessor.

Menurutnya rencana transformasi manajemen dan proses-proses bisnis yang disampaikan oleh Garuda Indonesia pasca-PKPU diharapkan akan membuat Garuda Indonesia menjadi lebih tangguh, efisien dan kompetitif di masa depan.

Garuda Indonesia harus menghadapi voting atas proposal perdamaian yang sudah diajukan kepada para kreditur sejak akhir Desember 2021. Setelah dilakukan pemungutan suara, maka pengadilan akan mengambil putusan PKPU pada 20 Juni 2022. (Asp)

Baca Juga:

Garuda Indonesia Minta Penundaan Voting PKPU

#BUMN #Kinerja BUMN #Utang #Utang Garuda Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Dorong Percepatan Transportasi Bisnis Garuda, Kuatkan Rute Dalam Negeri
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis perusahaan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemerintah Dorong Percepatan Transportasi Bisnis Garuda, Kuatkan Rute Dalam Negeri
Indonesia
Darmawan Prasodjo Dicopot dari Dirut PLN, Suroso Isnandar Jadi Pengganti Sementara
Suroso Isnandar kini menjadi Dirut baru PLN. Ia menggantikan Darmawan Prasodjo yang dicopot dari jabatannya, Rabu (14/10).
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
Darmawan Prasodjo Dicopot dari Dirut PLN, Suroso Isnandar Jadi Pengganti Sementara
Indonesia
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Pada kasus WIKA, beban utang perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 34 triliun yang tak diimbangi kecukupan aset penjamin (underlying assets)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
 4 BUMN Karya Digabungkan Jadi Satu di November 2026, Beban Keungan Sudah Sangat Berat
Indonesia
HUT ke-28, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interum Rp 6,16 Triliun
Pada usia ke-28 ini, perseroan menginginkan pertumbuhan yang terus memberikan hasil yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap Bank Mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Oktober 2026
HUT ke-28, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interum Rp 6,16 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa sudah menutup 328 BUMN. Target hemat anggaran bisa menembus Rp 100 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 16 September 2026
Prabowo Ungkap 328 BUMN Sudah Ditutup, Target Hemat Bisa Capai Rp 100 Triliun
Indonesia
Mendag Jamin Swasta Tetap Bisa Lakukan Ekspor, Tidak Semua Satu Pintu Lewat BUMN
Pemerintah saat ini terus memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis agar pengaturannya proporsional dan fleksibel.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Mendag Jamin Swasta Tetap Bisa Lakukan Ekspor, Tidak Semua Satu Pintu Lewat BUMN
Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Bagikan