Garuda Indonesia Yakin Mayoritas Kreditur Terima Proposal Perdamaian

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Juni 2022
Garuda Indonesia Yakin Mayoritas Kreditur Terima Proposal Perdamaian

Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Mayoritas kreditur diyakini akan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hari ini, Jumat (17/6), Garuda akan menghadapi tahapan pemungutan suara.

"Level of confident kami hari ini sudah di atas 50 persen. Saya berharap level of confident ini naik seiring jam kerja," kata Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra di Jakarta, Jumat (17/6).

Baca Juga:

BPKP: PKPU Berjalan Baik, Garuda Indonesia Tidak Dipailitkan

Irfan menjelaskan dalam proses pemungutan suara, Garuda memiliki target untuk memperoleh suara 50 plus 1 persen dari total jumlah kreditur (headcount).

Pihaknya, kata Irfan, perlu mengejar 67 persen klaim dari kreditur non-preferen yang memiliki hak voting. Pemungutan suara menjadi penentu kesepakatan perdamaian (homologasi) antara Garuda dan kreditur.

Oleh sebab itu, pihaknya akan memanfaatkan sisa waktu sebelum proses voting untuk bisa memaksimalkan diskusi dengan para kreditur agar mencapai persetujuan perdamaian.

"Kami tentu ketemu dengan banyak pihak secara langsung dan tidak langsung, untuk sama-sama melihat bahwa ini sebagai upaya yang positif," tutupnya.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, dengan pengadilan memberi kesempatan perpanjangan negosiasi ini merupakan indikasi bahwa ada keinginan kuat dari manajemen Garuda Indonesia maupun kreditur dan lessor/penyewa pesawat untuk mencapai sepakat.

"Dengan itu semua, saya cukup optimistis bahwa mayoritas kreditur dan lessor akan menyetujui rencana bisnis dan pola pembayaran tunggakan hutang yang diajukan Garuda Indonesia dalam menyelesaikan kewajibannya," kata Alvin.

Manajemen Garuda Indonesia, diyakininya, sudah membangun komunikasi yang terbuka dengan kreditur dan lessor. Dari data yang ada, dirinya mengetahui bahwa Garuda Indonesia juga menyodorkan rencana bisnis yang cukup realistis, logis dan mengakomodir aspirasi dari para kreditur dan lessor.

Menurutnya rencana transformasi manajemen dan proses-proses bisnis yang disampaikan oleh Garuda Indonesia pasca-PKPU diharapkan akan membuat Garuda Indonesia menjadi lebih tangguh, efisien dan kompetitif di masa depan.

Garuda Indonesia harus menghadapi voting atas proposal perdamaian yang sudah diajukan kepada para kreditur sejak akhir Desember 2021. Setelah dilakukan pemungutan suara, maka pengadilan akan mengambil putusan PKPU pada 20 Juni 2022. (Asp)

Baca Juga:

Garuda Indonesia Minta Penundaan Voting PKPU

#BUMN #Kinerja BUMN #Utang #Utang Garuda Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Bagikan