Garuda Indonesia Diminta Kaji Ulang Dampak Penerapan Efisiensi Penerbangan Lokal

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 15 Juni 2023
Garuda Indonesia Diminta Kaji Ulang Dampak Penerapan Efisiensi Penerbangan Lokal

Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Yogyakarta. ANTARA/Ahmad Wijaya/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta agar Garuda Indonesia kaji ulang berbagai potensi dampak yang terjadi jika efisiensi tetap dilaksanakan di dalam tubuh perusahaan penerbangan tersebut.

Pasalnya, Garuda Indonesia diketahui akan lebih berfokus pada penerbangan dengan pesawat jenis Boeing dan Airbus sekaligus berencana akan memberhentikan pesawat jenis CRJ dan ATR.

Baca Juga:

Garuda Indonesia Siapkan 97 Armada Pesawat di Periode Lebaran 2023

Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak pada pengurangan rute penerbangan lokal di sejumlah wilayah secara signifikan. Tidak hanya itu, ia menekankan akan berimbas pada kerugian baik bagi pegawai maupun lini bisnis penerbangan yang terkait.

"Efisiensi di korporasi itu memang biasa terjadi tapi ini secara sederhana harus diterangkan. Akibat penerbangan CRJ dan ATR disetop dan lebih fokus pada Boeing dan Air Bus, maka semua rute jangka pendek dan kecil ditinggalkan. Bagaimana dengan nasib pilot? Segmentasinya juga akan hilang," ujar Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Baca Juga:

Garuda Indonesia Terapkan Diskon Sebelum Cuti Bersama Lebaran

Di sisi lain, Politisi Fraksi Demokrat itu meminta Garudia Indonesia menjelaskan alasan di balik belum terjadinya penambahan pesawat yang semula diharapkan bertambah hingga 70 pesawat. Akan tetapi, diketahui, hanya mencapai 40 pesawat saja yang dimiliki Garuda Indonesia.

Sebab itu, dirinya berharap Garuda Indonesia mampu menjelaskan agar dipertimbangkan apakah perlu ditambah penambahan modal guna mewujudkan hal tersebut.

"Dulu keinginanan (Dirut Garuda) Pak Irfan adalah memiliki 70 pesawat. Tentu, ini juga gak bisa dipaksakan karena ini bergantung dengan situasi korporasi. Tetapi apa yang menyebabkan jumlah pesawat yang masih sekitar 40-an?" pungkasnya. (*)

Baca Juga:

Garuda Indonesia Terbangkan Empat Penerbangan Bantuan ke Turki

#Garuda Indonesia #DPR RI #Herman Khaeron
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
salah satu BUMN yang memiliki direksi WNA adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Bagikan