Garuda Indonesia Diminta Kaji Ulang Dampak Penerapan Efisiensi Penerbangan Lokal

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 15 Juni 2023
Garuda Indonesia Diminta Kaji Ulang Dampak Penerapan Efisiensi Penerbangan Lokal

Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Yogyakarta. ANTARA/Ahmad Wijaya/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta agar Garuda Indonesia kaji ulang berbagai potensi dampak yang terjadi jika efisiensi tetap dilaksanakan di dalam tubuh perusahaan penerbangan tersebut.

Pasalnya, Garuda Indonesia diketahui akan lebih berfokus pada penerbangan dengan pesawat jenis Boeing dan Airbus sekaligus berencana akan memberhentikan pesawat jenis CRJ dan ATR.

Baca Juga:

Garuda Indonesia Siapkan 97 Armada Pesawat di Periode Lebaran 2023

Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak pada pengurangan rute penerbangan lokal di sejumlah wilayah secara signifikan. Tidak hanya itu, ia menekankan akan berimbas pada kerugian baik bagi pegawai maupun lini bisnis penerbangan yang terkait.

"Efisiensi di korporasi itu memang biasa terjadi tapi ini secara sederhana harus diterangkan. Akibat penerbangan CRJ dan ATR disetop dan lebih fokus pada Boeing dan Air Bus, maka semua rute jangka pendek dan kecil ditinggalkan. Bagaimana dengan nasib pilot? Segmentasinya juga akan hilang," ujar Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Baca Juga:

Garuda Indonesia Terapkan Diskon Sebelum Cuti Bersama Lebaran

Di sisi lain, Politisi Fraksi Demokrat itu meminta Garudia Indonesia menjelaskan alasan di balik belum terjadinya penambahan pesawat yang semula diharapkan bertambah hingga 70 pesawat. Akan tetapi, diketahui, hanya mencapai 40 pesawat saja yang dimiliki Garuda Indonesia.

Sebab itu, dirinya berharap Garuda Indonesia mampu menjelaskan agar dipertimbangkan apakah perlu ditambah penambahan modal guna mewujudkan hal tersebut.

"Dulu keinginanan (Dirut Garuda) Pak Irfan adalah memiliki 70 pesawat. Tentu, ini juga gak bisa dipaksakan karena ini bergantung dengan situasi korporasi. Tetapi apa yang menyebabkan jumlah pesawat yang masih sekitar 40-an?" pungkasnya. (*)

Baca Juga:

Garuda Indonesia Terbangkan Empat Penerbangan Bantuan ke Turki

#Garuda Indonesia #DPR RI #Herman Khaeron
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Indonesia
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes dan BNN menyusun regulasi penggunaan vape. Sebab, vape mengandung etomidate merajalela.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
Vape Mengandung Etomidate Merajalela, DPR Desak Kemenkes dan BNN Susun Regulasi
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Bagikan