Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu melanjutkan warisan kebijakan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014, Jokowi. Hal itu disampikan di Jakarta, Selasa (26/3). Meski ditunjuk Presiden Jokowi, Heru yang mengemban amanah definitif sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI ini mampu mengakselerasi kebijakan yang bersentuhan dengan rakyat.
"Pertama kali beliau melanjutkan normalisasi yang selama bertahun-tahun sebenarnya mandek di zaman Pak Anies (Gubernur DKI 2017-2022)," ujar Ketua DPP PSI William Aditya Sarana dalam diskusi dengan tema Mencari Jokowi Baru untuk Jakarta di kantor DPW PSI DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Baca juga:
William mengatakan Heru dalam waktu yang singkat langsung melanjutkan proyek normalisasi untuk menekan ancaman banjir di sekitar Sungai Ciliwung. Heru bahkan merampungkan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta Timur.
"Penuntasan banjir itu kita (Pemerintah DKI) tidak boleh berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kebijakan normalisasi, artinya Gubernur DKI Jakarta juga harus taat dengan normalisasi," ujarnya.
"Kalau Gubernur punya kebijakan yang berbeda, misalnya ada yang menyatakan konsep naturalisasi. Itu sudah berbeda dengan pemerintah pusat. Ketika ada perbedaan konsep dengan penanganan banjir, tidak akan ada progres yang signifikan," lanjutnya.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini memandang penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan bersama-sama, antara pemerintah pusat dan pemda. Heru Budi Hartono dinilai memahami konsep itu sehingga dia melanjutkan program-program Jokowi di Jakarta. "Kita lihat beliau (Heru) membuka kembali posko pengaduan masyarakat di Balai Kota. Itu suatu tradisi yang bagus, sempat dihilangkan juga oleh Pak Anies," tuturnya.
William memandang posko itu sangat penting agar gubernur bisa merasakan langsung aduan dari masyarakat. Kemudian dari masyarakat pun merasa aduannya bisa ditangani atau menjadi atensi langsung dari kepala daerahnya.
"Memang betul bahwa kelurahan itu merupakan ujung tombak penerima aduan masyarakat, lalu kita ada juga aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Namun, rakyat datang langsung ke Balai Kota untuk menyampaikan aduan, saya kira itu penting," jelas William.(Asp).
Baca juga:
