Gara-gara Demo Buruh, Jalanan di Medan Merdeka Macet Total

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 11 Maret 2020
 Gara-gara Demo Buruh, Jalanan di Medan Merdeka Macet Total

Demo buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh DKI Jakarta di depan kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ruas jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat ditutup sementara waktu akibat massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa terkait Omnibus Law di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Penutupan akses jalan itu sebelumnya dilakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan setelah massa buruh memenuhi depan Gedung Balai Kota menyerukan tuntutan yang serupa.

Baca Juga:

Geruduk Balaikota, Ribuan Buruh Minta Anies Jembatani Pembatalan Omnibus Law

"Medan Merdeka Selatan sudah dibuka, Jadi cuma Kebon Sirih Raya doang yang ditutup. Nah harusnya dari Agus Salim ke belokan ke kiri itu ga bisa. Karena mereka (massa aksi) ada di Kebon Sirih atau depan DPRD," kata Kasatlantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Lilik Sumardi saat dihubungi, Rabu (11/3).

Dampak demo buruh tolak omnibus law, jalan Medan Merdeka macet total
Jalan Medan Merdeka terpaksa ditutup akibat adanya demo buruh tuntut pembatalan Omnibus Law (MP/Kanu)

Lilik mengatakan akibat penutupan jalan tersebut arus lalu lintas menuju Kebon Sirih diarahkan menuju Jalan protokol MH Thamrin.

"Mereka demo di DPRD, menutup akses jalan semuanya. Nah makannya lalu lintas di alihkan ke arah Thamrin," kata Lilik.

Meski sudah diperingati, Lilik mengatakan beberapa pemilik kendaraan pribadi terjebak ditengah kondisi demo karena tidak dapat melintasi jalan yang diblokade oleh massa aksi dari buruh.

Baca Juga:

Hatta Rajasa Minta DPR Kritisi Omnibus Law

"Beberapa mobil ada yang terjebak, katanya mau ke Lemhanas padahal sudah kita kasih tahu, sudah kita umumkan juga (terkait penutupan jalan)," kata Lilik.

Demo buruh yang terjadi di depan DPRD DKI Jakarta berisikan tuntutan buruh menolak omnibus law. Sekitar ribuan buruh yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut.(Knu)

Baca Juga:

Klaim Sesuai Konstitusi, PDIP Siap Habis-habisan untuk Golkan Omnibus Law

#Aksi Unjuk Rasa #Demo Buruh #Omnibus Law #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan
PKB menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, soal pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan
Bagikan