Ganjar: Saya Akan Berjuang Sebagai Calon Presiden

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 April 2023
Ganjar: Saya Akan Berjuang Sebagai Calon Presiden

Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jumat, 21 April 2023, jam 13:30, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menggelar rapat DPP Partai ke 140. Rapat ini diperluas tiga pilar.

Semua pengurus DPP sampai ranting, anggota DPR dan DPRD wajib mendengarkan pidato Megawati Soekarnoputri yang mengumumkan Ganjar Pranowo, menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

Baca Juga:

Jokowi: Ganjar Sangat Ideologis

"Ini adalah sebuah keputusan yang diambil ketua umum, yang melalui proses yang sangat panjang. Sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai," katanya.

Ia meminta, semuanya dalam satu barisan terutama yang hadir sampai anak ranting, satgas dan komponen partai untuk mendukungnya.

"Kami mohon dukungan, one for all, all for one. Ini bukan penugasan pertama," katanya.

"Hari ini, Ibu Ketua Umum mengumumkan dan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat, mudah mudahan mampun dan insya alloh akan berjuang sebagai calon presiden," katanya.

Ganjar menegaskan, dirinya lahir dan besar dari partai PDIP dengan inspirasi dari Bung Karno.

"Kami mengikuti apa yang jadi pemikiran beliau, inspirasi pemikiran Bung Karno. Tugas belum tuntas, kita tuntaskan oleh anak anak bangsa," katanya.

Ganjar mengungkapkan, terima kasih secara khusus pada Puan Maharani, yang selalu menjadi panglima tempur di Jawa Tengah.

"Insya Alloh, kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya," ucap Ganjar.

Baca Juga:

Ganjar Pranowo Jadi Capres PDIP

#Partai Politik #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan