Ganjar-Mahfud Pastikan Akan Mempercepat Proses Pembangunan IKN
Bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat pertemuan dengan pekerja kreatif di Jakarta, Senin (23/10/2023). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa)
MerahPutih.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menawarkan visi misi mereka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Salah satunya, pasangan Ganjar-Mahfud bertekad untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Komitmen ini diungkapkan dalam dokumen visi misi pasangan tersebut saat mereka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga:
Megawati Ngobrol 1 Jam dengan Mahathir, Bahas soal Hujan hingga Pembangunan IKN
Dalam dokumen yang terdiri dari 62 halaman, terdapat visi pasangan ini, yaitu "Mengarahkan Indonesia menuju keunggulan dengan aksi cepat dalam menciptakan negara maritim yang berkeadilan dan berkelanjutan."
Visi ini kemudian dijabarkan melalui delapan misi, salah satunya adalah percepatan pembangunan ekonomi yang mandiri berlandaskan pengetahuan dan nilai tambah. Salah satu program yang tercakup dalam misi ini adalah percepatan penyelesaian proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Visi tersebut diwujudkan melalui delapan misi, dan salah satunya adalah akselerasi pembangunan ekonomi yang mandiri dengan berfokus pada pengetahuan dan peningkatan nilai tambah. Misi ini kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program, termasuk program untuk mempercepat selesainya proyek IKN Nusantara di wilayah Kalimantan.
"Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik," kutipan dari dokumen visi misi Ganjar-Mahfud.
Baca Juga:
DPR Tetap Sahkan Revisi UU IKN jadi Undang-Undang meski Ditolak PKS
Sebelumnya, Ganjar beberapa kali mengemukakan pandangannya terkait proyek IKN yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu kesempatan adalah saat ia memberikan pidato di Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar pada tanggal 13 Juli 2023.
Ganjar menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara, Kalimantan adalah suatu langkah yang akan menggambarkan impian Indonesia di masa yang akan datang.
Bagi Ganjar, pemindahan ibu kota negara tidak hanya berarti memindahkan lokasi fisiknya, melainkan juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia di masa mendatang. Ia berharap bahwa pusat pertumbuhan di Indonesia dapat tersebar merata ke berbagai wilayah.
"Nanti ada perilaku, ada cerita ekonomi hijau dan ekonomi biru itu dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola, saatnya kita berbicara," ucap Ganjar.
Pembangunan IKN terdiri dari 2 tahap, dan saat ini yang sedang dilaksanakan adalah tahap pertama, yaitu pembangunan Batch 1. Pada fase ini, pemerintah tengah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dasar, termasuk gedung-gedung pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Dalam perspektifnya, pemindahan ibu kota negara tidak hanya mengindikasikan perpindahan fisik semata, melainkan juga akan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.
"Kami berharap bahwa dalam desain besar yang ada di sana, akan ada perubahan perilaku, serta perkembangan ekonomi berkelanjutan yang melibatkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Seperti meletakkan gula, dan semut akan datang. Oleh karena itu, kita perlu membahas bagaimana Kalimantan akan dikelola di masa mendatang," jelas Ganjar. (Pon)
Baca Juga:
Bertemu Mahathir Mohamad, Megawati Bahas IKN Nusantara
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi