Ganjar-Mahfud Pastikan Akan Mempercepat Proses Pembangunan IKN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 24 Oktober 2023
Ganjar-Mahfud Pastikan Akan Mempercepat Proses Pembangunan IKN

Bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat pertemuan dengan pekerja kreatif di Jakarta, Senin (23/10/2023). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menawarkan visi misi mereka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satunya, pasangan Ganjar-Mahfud bertekad untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Komitmen ini diungkapkan dalam dokumen visi misi pasangan tersebut saat mereka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

Megawati Ngobrol 1 Jam dengan Mahathir, Bahas soal Hujan hingga Pembangunan IKN

Dalam dokumen yang terdiri dari 62 halaman, terdapat visi pasangan ini, yaitu "Mengarahkan Indonesia menuju keunggulan dengan aksi cepat dalam menciptakan negara maritim yang berkeadilan dan berkelanjutan."

Visi ini kemudian dijabarkan melalui delapan misi, salah satunya adalah percepatan pembangunan ekonomi yang mandiri berlandaskan pengetahuan dan nilai tambah. Salah satu program yang tercakup dalam misi ini adalah percepatan penyelesaian proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

Visi tersebut diwujudkan melalui delapan misi, dan salah satunya adalah akselerasi pembangunan ekonomi yang mandiri dengan berfokus pada pengetahuan dan peningkatan nilai tambah. Misi ini kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program, termasuk program untuk mempercepat selesainya proyek IKN Nusantara di wilayah Kalimantan.

"Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik," kutipan dari dokumen visi misi Ganjar-Mahfud.

Baca Juga:

DPR Tetap Sahkan Revisi UU IKN jadi Undang-Undang meski Ditolak PKS

Sebelumnya, Ganjar beberapa kali mengemukakan pandangannya terkait proyek IKN yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu kesempatan adalah saat ia memberikan pidato di Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar pada tanggal 13 Juli 2023.

Ganjar menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara, Kalimantan adalah suatu langkah yang akan menggambarkan impian Indonesia di masa yang akan datang.

Bagi Ganjar, pemindahan ibu kota negara tidak hanya berarti memindahkan lokasi fisiknya, melainkan juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat Indonesia di masa mendatang. Ia berharap bahwa pusat pertumbuhan di Indonesia dapat tersebar merata ke berbagai wilayah.

"Nanti ada perilaku, ada cerita ekonomi hijau dan ekonomi biru itu dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola, saatnya kita berbicara," ucap Ganjar.

Pembangunan IKN terdiri dari 2 tahap, dan saat ini yang sedang dilaksanakan adalah tahap pertama, yaitu pembangunan Batch 1. Pada fase ini, pemerintah tengah berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dasar, termasuk gedung-gedung pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Dalam perspektifnya, pemindahan ibu kota negara tidak hanya mengindikasikan perpindahan fisik semata, melainkan juga akan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.

"Kami berharap bahwa dalam desain besar yang ada di sana, akan ada perubahan perilaku, serta perkembangan ekonomi berkelanjutan yang melibatkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Seperti meletakkan gula, dan semut akan datang. Oleh karena itu, kita perlu membahas bagaimana Kalimantan akan dikelola di masa mendatang," jelas Ganjar. (Pon)

Baca Juga:

Bertemu Mahathir Mohamad, Megawati Bahas IKN Nusantara

#Ganjar Pranowo #IKN Nusantara #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Masjid Negara IKN Tinggal Kurang 2% Lagi, Sudah Bisa Dipakai Tarawih Ramadan
Pembangunan Masjid Negara IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hampir rampung dengan progres tinggal kurang dari 2 persen lagi beres.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
Masjid Negara IKN Tinggal Kurang 2% Lagi, Sudah Bisa Dipakai Tarawih Ramadan
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Istana Wakil Presiden di IKN menempati lahan dengan luas 148.417 meter persegi, luas bangunan 32.061 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Fisik Istana Wapres Senilai Rp 1,457 Triliun di IKN Rampung Dikerjakan
Indonesia
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Besaran setoran ke kas BUMdes cuma Rp 40 juta per bulan, padahal sedikitnya ada 200 kapal pengangkut material IKN bersadar dengan tarif Rp 20 juta per kapal.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Korupsi Bongkar Muat Pelabuhan IKN Terbongkar, 2 TSK Rugikan Negara Rp 5 Miliar
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Bagikan