Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 23 Juni 2022
Ganjar Bacakan Rekomendasi Rakernas PDIP, Penentuan Capres Hak Megawati

Ganjar Pranowo. Foto: Humas PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ganjar Pranowo membacakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan (PDIP) Tahun 2021 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6).

Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan sebanyak tujuh rekomendasi, yang salah satunya adalah keputusan bahwa keputusan calon presiden (Capres) PDIP adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Baca Juga

Sekjen PDIP Sarankan NasDem Bantu Anies Sosialisasikan Perubahan Nama Jalan

“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar membacakan isi rekomendasi, yang direspons dengan riuh teuk tangan dan teriakan “Merdeka”.

Ganjar membacakannya di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan para ketua DPP PDIP. Termasuk Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP M. Prananda Prabowo serta Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani, Sekjen Hasto Kristiyanto, dan Bendahara Umum Olly Dondokambey.

Pembacaan rekomendasi itu juga disaksikan seluruh tiga pilar partai, yakni pengurus, eksekutif, dan legislatif dari PDIP se-Indonesia secara hybrid.

Ganjar menyebutkan, peserta Rakernas menyampaikan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi, falsafah, landasan, dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Berkaitan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib," kata Ganjar.

Baca Juga

PDIP Pastikan Tetap Berkoalisi untuk Menang Pemilu 2024

Rekomendasi selanjutnya, Ganjar menyampaikan peserta Rakernas mengusulkan partai mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memulihkan dampak pandemi COVID-19 dengan mempercepat vaksinasi. PDIP juga harus mendukung program pertumbuhan ekonomi nasional, bantuan sosial, peningkatan penyerapan lapangan kerja, investasi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat.

"Rakernas II Partai mendorong Presiden Jokowi untuk meningkatkan sinergi koneksitas dan kerja sama partai politik pengusung pemerintah guna memaksimalkan keberhasilan pemerintah bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," jelas Ganjar.

Ganjar melanjutkan, Rakernas II Partai menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik usai pemilu 2024 agar sesuai dengan demokrasi Pancasila dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik, penuh semangat individual, penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Keenam, Rakernas II Partai juga merekomendasikan pentingnya konsepsi dasar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan memprioritaskan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan budi pekerti, nation and characler building, serta peningkatan seluruh aspek pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Dengan konsepsi dasar pembangunan nasional tersebut, Indonesia harus mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing global, sekaligus memahami persoalan lokal untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, serta terus menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," jelas Ganjar.

Terakhir, Ganjar menuturkan peserta Rakernas juga memastikan dukungan sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan sekaligus mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.

Setelah membacakan rekomendasi itu, Ganjar lalu mengantarkan surat tersebut kepada Megawati sambil menundukkan kepala memberi hormat. Setelah itu, Ganjar lalu memberikan hormat kepada Puan dan Prananda lalu kembali ke kursinya. (Pon)

Baca Juga

5 Kata Sekjen PDIP Tutup Pintu Opsi Koalisi 2024 dengan PKS

#Rakernas PDIP #Ganjar Pranowo #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan