Sekjen PDIP Sarankan NasDem Bantu Anies Sosialisasikan Perubahan Nama Jalan

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 23 Juni 2022
Sekjen PDIP Sarankan NasDem Bantu Anies Sosialisasikan Perubahan Nama Jalan

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabadikan sejumlah tokoh Betawi sebagai nama jalan, gedung, dan zona khusus.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan pengabadian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa para tokoh bagi masyarakat.

Baca Juga:

Anies Belum Sarankan Warga Ubah Dokumen Kependudukan akibat Pergantian Nama Jalan

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyarankan, Partai NasDem untuk membantu Anies Baswedan setelah memutuskan untuk mengubah 22 nama jalan di ibu kota.

Sebab, menurutnya, NasDem sudah terang-terangan menjadikan nama Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.

"Ya tentu saja Pak Anies dengan mengganti nama punya pertimbangan, tetapi Partai NasDem juga bisa memberikan penjelasan, karena NasDem, kan, sudah mendukung Pak Anies," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (23/6).

Hasto meyakini NasDem bisa membantu sosialisasikan perubahan nama. Apalagi, kata Hasto, partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut memiliki kedekatan dengan satu stasiun televisi swasta di Indonesia.

Baca Juga:

Respons Anies Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

"Terkait perubahan-perubahan nama tersebut, mungkin ini dapat disosialisaikan karena partai itu, kan, punya kedekatan dengan media tertentu untuk menyosialisasikan perubahan nama. Karena perubahan nama ini, kan, membawa implikasi terhadap KTP, terharap surat KK, pokoknya administrasi itu rumit," lanjut Hasto.

Hasto juga menyinggung tentang politik yang harus dilaksanakan sesuai dengan tarikan nafas. NasDem belakangan ini sudah bergerak membawa Anies menuju Pilpres 2024.

Selanjutnya, kata Hasto, Partai NasDem bisa mengawali pergerakan dengan menyosialisasikan program mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

"NasDem, kan, sudah bergerak mencalonkan Pak Anies dengan ranking tertinggi sebagai calon presiden, sehingga tentu saja itu membawa konsekuensi dan etika politik untuk ikut membantu calon yang diusungnya itu dalam mengambil suatu kebijakan-kebijakan tertentu," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Makan Besar dengan Orang Timur Tengah Pakai Uang Rakyat

#PDIP #NasDem #Partai Nasdem #Anies Baswedan #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan