5 Kata Sekjen PDIP Tutup Pintu Opsi Koalisi 2024 dengan PKS

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 23 Juni 2022
5 Kata Sekjen PDIP Tutup Pintu Opsi Koalisi 2024 dengan PKS

Sekjen PDIP Hasto Kristoyanto (tengah depan) saat Rakornas Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah membangun wacana pembentukan koalisi untuk Pemilu 2024. Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDIP turut merespons upaya dini pembentukan koalisi yang dibangun kedua partai itu.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu turut mengucapkan selamat atas terbentuknya kerja sama antara PKS dan NasDem. Apresiasi itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristoyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6).

Baca Juga:

Hasto: Kita Bukan Partai yang Suka Cabut Akar Lain

"Ya itu bagus sekali ada partai yang secara dini membangun koalisi antara NasDem dengan PKS. PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas koalisi Nasdem dan PKS tersebut," kata Hasto.

Hasto mengatakan, PDIP tidak masuk ke dalam pusaran koalisi yang kini coba dibangun oleh parpol. Namun, kata dia, PDIP memiliki keyakinan jalan yang harus ditempuh saat ini adalah turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat. Terkhusus, lanjut dia, partainya fokus membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi akibat dampak pandemi.

"Tetapi bagi PDI Perjuangan keyakinan yang kami tempuh adalah turun ke bawah ke desa-desa menyerap aspirasi masyarakat desa, membantu memulihkan dari dampak pandemi COVID 19," ucap Hasto.

Baca Juga:

Rakernas II PDIP Bakal Hasilkan Rekomendasi Eksternal

Lebih lanjut, Hasto memberikan jawaban tegas saat ditanya perihal kemungkinan PDIP bergabung dan membangun kerja sama dengan NasDem dan PKS. Jawaban itu khususnya berlaku untuk peluang koalisi dengan PKS dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Ya kalau dengan PKS tidak," jawab Sekjen PDIP itu dengan lugas dan singkat.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh didampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan keterangan pers di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (22/6). ANTARA/Fauzi Lamboka

Sebelumnya, Partai Nasdem dan PKS melangsungkan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta pada Rabu (22/6). Terdapat sejumlah hasil dari pertemuan kedua partai.

Salah satu hasil pertemuan tersebut ialah menyepakati persiapan kerja sama antara PKS dan NasDem untuk Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate. (Pon)

Baca Juga:

Datangi Markas NasDem, Elite PKS Dijamu Nasi Biryani dan Gudeg

#Pilpres 2024 #Pemilu #Breaking #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Olahraga
Hasil Drawing ASEAN Club Championship: Persib Segrup Port FC dan JDT, Borneo FC Akan Bersaing dengan Juara Bertahan Buriram United
Selain Port FC dan JDT, Persib akan bersaing dengan Lion City Sailors, Cong An Hanoi FC, PKR Svay Rieng, pemenang playoff 2 di Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027.
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juni 2026
Hasil Drawing ASEAN Club Championship: Persib Segrup Port FC dan JDT, Borneo FC Akan Bersaing dengan Juara Bertahan Buriram United
Indonesia
Dadan Hindayana Resmi Ditahan Kejagung, Eks Pimpinan BGN Kenakan Rompi Tahanan
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditahan Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6). Dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga turut ditahan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
Dadan Hindayana Resmi Ditahan Kejagung, Eks Pimpinan BGN Kenakan Rompi Tahanan
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar), Rabu (3/6).
Frengky Aruan - Rabu, 03 Juni 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat
Indonesia
Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Jabatan Kepala BGN, Nanik S Deyang Ditunjuk sebagai Pengganti
Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik S Deyang ditunjuk sebagai kepala BGN yang baru.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Jabatan Kepala BGN, Nanik S Deyang Ditunjuk sebagai Pengganti
Indonesia
Kebakaran Hebat Landa Permukiman Padat di Kemayoran, 26 Unit Damkar Dikerahkan
Kebakaran melanda permukiman di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Sebanyak 26 unit damkar dan 87 personel diterjunkan untuk memadamkan api.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Kebakaran Hebat Landa Permukiman Padat di Kemayoran, 26 Unit Damkar Dikerahkan
Indonesia
Indonesia Wajibkan Daftar Kartu SIM Baru Pakai Biometrik Wajah Mulai 1 Juli
Kemkomdigi resmi wajibkan registrasi nomor HP baru dengan biometrik wajah mulai 1 Juli 2026. Uji coba lima bulan terakhir menunjukkan hasil positif dengan 1,4 juta nomor baru terdaftar.
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Mei 2026
Indonesia Wajibkan Daftar Kartu SIM Baru Pakai Biometrik Wajah Mulai 1 Juli
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan