Gandeng KemenPUPR, Pemprov DKI Siap Salurkan Air Bersih ke Warga Jakarta

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah menyiapkan opsi penyaluran air bersih dengan air perpipaan untuk warga Ibu Kota. Sehingga, nantinya tidak lagi menggunakan air tanah.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, ada sejumlah sumber air bersih yang nantinya akan disalurkan ke warga Jakarta yakni dari Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian-Serpong, Waduk Jatiluhur, serta Waduk Juanda. Penyaluran air bersih ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga:

Anies Akan Bagikan Anggaran ke Warga Jakarta Bangun Sumur Resapan

"Untuk ke depan, agar bisa menyalurkan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta," ucap Riza di Jakarta, Rabu (6/10).

Riza mengakui Pemprov DKI baru bisa mencapai 62 persen dalam mendistribusikan air bersih ke warga Jakarta. Sementara sisanya, masyarakat masih memakai air tanah untuk kebutuhan sehari-hari.

"Sisanya masyarakat masih mengambil dari pompa, jetpam dan sebagainya," lanjut dia.

Jika pendistribusian air bersih dari SPAM Karian-Serpong dan Waduk Juanda sudah berjalan, warga yang menggunakan air tanah pasti akan berkurang.

"Jadi semakin banyak pam menyalurkan air bersih, maka penyedotan air melalui pompa akan berkurang ya," paparnya.

Untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di Jakarta, mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta masyarakat DKInuntuk menghemat pemakaian air tanah. Dikhawatirkan semakin masifnya penggunaan air tanah makin parah penurunan pemukaan tanah Jakarta.

"Harus dijaga air, sekalipun kita bukan di Timur Tengah, padang pasir yang sulit air, tapi tetap Kita harus menjaga lingkungan kita, salah satunya adalah memastikan kebutuhan air bersih agar dihemat dijaga," pungkaanya.

Baca Juga:

Penyaringan Nanoteknologi, Inovasi yang Atasi Kekurangan Air Bersih

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menghentikan penggunaan air tanah di Jakarta. Langkah ini diambil pemerintah demi menjaga kualitas tanah di ibu kota.

"Jadi, kami harus menghentikan penggunaan air tanah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Tentu untuk menjaga agar penurunan tanah di Jakarta tak terjadi kembali," ungkap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. (Asp)