Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Siap Beli Saham Freeport

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 25 Oktober 2015
Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Siap Beli Saham Freeport

Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua siap membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan dilepas kepada pemerintah Indonesia sebesar 20% secara bertahap. Pembelian saham Freeport tersebut salah satu rencananya dengan menggandeng Bank Papua.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur divestasi saham dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, penawaran saham hanya dapat ditawarkan secara berjenjang kepada pemerintah atau perusahaan Indonesia. 

Dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa divestasi saham harus ditawarkan terlebih dulu pertama kali kepada pemerintah pusat, bila pemerintah pusat tidak membeli dalam waktu 90 hari, lalu ditawarkan ke pemprov hingga pemerintah kota (pemkot) atau pemerintah daerah (pemda) setempat. Bila setelah 60 hari ditawarkan ke pemprov/pemkot tak berminat, maka ditawarkan ke BUMN atau BUMD, sampai akhirnya bila tak ada yang berminat juga, bisa ditawarkan ke perusahaan swasta nasional, bukan perusahaan asing.

Tahun ini, perusahaan tambang yang bermarkas di Phoenix, Arizona itu melepas 10,64 persen sahamnya. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di Freeport. Sedangkan 10 persen lagi, untuk mencapai 30 persen pelepasan saham sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014, akan dilakukan kemudian.

"Iya kami siap. Supaya perlahan-lahan masyarakat Papua ini bisa merasa memiliki bahwa ini adalah perusahaan kami," tutur Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Charles Simaremare, dalam diskusi publik bertema 'Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport', di Restoran Dua Nyonya, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).

Namun, kata Charles, belum tahu berapa persen Pemprov Papua akan membeli saham dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Kami masih hitung, yang jelas kami akan memikirkan bagaimana langkah-langkah yang konkret untuk bisa mengambil alih saham Freeport. Apalagi sinyal sudah dibuka," katanya.

Sementara dari segi finansial, kata Charles, Papua memiliki daya tarik tersendiri sehingga investor atau perusahaan lain pasti mau membiayai.

"Kalau soal pendanaan, semua mata tertuju ke tanah Papua. Bukan hanya Freeport yang tertarik untuk invetasi di Papua. Mungkin kami akan mengundang perusahaan-perusahaan lain atau mungkin investor lain. Lalu untuk saat ini, badan usaha juga sudah ada yang berminat seperti Bank Papua," pungkasnya. (rfd)

 

Baca Juga:

  1. Dinilai Lebih Transparan, Freeport Ingin Divestasi Saham lewat IPO
  2. Jokowi Bertandang ke AS, Seskab: Bukan Bahas Freeport
  3. PDIP Tegas Tolak Kontrak Freeport Diperpanjang
  4. Divestasi Freeport Harus Pertimbangan Kemampuan BUMN
  5. Tiga Bank BUMN Dukung Pembiayaan Divestasi Freeport
#Papua #Divestasi Freeport #Freeport
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Klaus Thymann Petakan Gletser Terakhir Papua yang di Ambang Kepunahan
Melalui ekspedisi Project Pressure, ia berupaya mendokumentasikan sisa-sisa gletser tropis Papua yang terus menyusut akibat perubahan iklim.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Klaus Thymann Petakan Gletser Terakhir Papua yang di Ambang Kepunahan
Indonesia
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Upaya OMC memicu hujan di wilayah utara dan tengah Merauke, bagian selatan Boven Digoel, serta bagian selatan Mappi.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Karhutla di Papua Selatan Mulai Berkurang Berkat Modifikasi Cuaca
Indonesia
Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Sita Senjata Diduga Milik KKB Yahukimo
Prajurit menemukan beberapa senapan angin tanpa laras, selongsong amunisi kaliber 5,56 milimeter dan 9 milimeter, gelang bermotif Bintang Kejora, kamera, dan telepon genggam rusak
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Marinir Satgas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Sita Senjata Diduga Milik KKB Yahukimo
Indonesia
TNI Tembak Mati Komandan OPM di Maybrat, 2 Anak Buahnya Hanyut di Sungai
Personel TNI disebut mendapat serangan saat menjalankan operasi tersebut hingga terjadi aksi saling tembak.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
TNI Tembak Mati Komandan OPM di Maybrat, 2 Anak Buahnya Hanyut di Sungai
Indonesia
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Saat peristiwa kontak senjata terjadi, Hermanus Hogajau-lah yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Bos OPM Egianus Kogoya komplain serangan pesawat Super Tucano di Nduga. Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan separatis wajib ditumpas habis!
Wisnu Cipto - Senin, 28 September 2026
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Indonesia
Panglima TNI Senang 8 Senjata Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Delapan pucuk senjata yang disebut Agus termasuk jenis SS1 V1 yang sebelumnya direbut OPM dari satuan TNI.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Panglima TNI  Senang 8 Senjata  Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Indonesia
4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Personel TNI juga menyita sejumlah barang dari lokasi, antara lain satu pucuk SS2 V1, satu senjata api laras panjang dengan alat bidik Trijicon
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
 4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Indonesia
Penculikan Warga Oleh KKB Papua, 7 Korban masih Dicari
Aparat bersama tokoh masyarakat terus melakukan upaya untuk menemukan dan mengevakuasi korban lainnya.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Penculikan Warga Oleh KKB Papua, 7 Korban masih Dicari
Bagikan