Gandeng Bank Papua, Pemprov Papua Siap Beli Saham Freeport
Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Minggu (20/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)
MerahPutih Bisnis - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua siap membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan dilepas kepada pemerintah Indonesia sebesar 20% secara bertahap. Pembelian saham Freeport tersebut salah satu rencananya dengan menggandeng Bank Papua.
Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur divestasi saham dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, penawaran saham hanya dapat ditawarkan secara berjenjang kepada pemerintah atau perusahaan Indonesia.
Dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa divestasi saham harus ditawarkan terlebih dulu pertama kali kepada pemerintah pusat, bila pemerintah pusat tidak membeli dalam waktu 90 hari, lalu ditawarkan ke pemprov hingga pemerintah kota (pemkot) atau pemerintah daerah (pemda) setempat. Bila setelah 60 hari ditawarkan ke pemprov/pemkot tak berminat, maka ditawarkan ke BUMN atau BUMD, sampai akhirnya bila tak ada yang berminat juga, bisa ditawarkan ke perusahaan swasta nasional, bukan perusahaan asing.
Tahun ini, perusahaan tambang yang bermarkas di Phoenix, Arizona itu melepas 10,64 persen sahamnya. Saat ini, pemerintah Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di Freeport. Sedangkan 10 persen lagi, untuk mencapai 30 persen pelepasan saham sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014, akan dilakukan kemudian.
"Iya kami siap. Supaya perlahan-lahan masyarakat Papua ini bisa merasa memiliki bahwa ini adalah perusahaan kami," tutur Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Charles Simaremare, dalam diskusi publik bertema 'Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport', di Restoran Dua Nyonya, Jakarta Pusat, Minggu (25/10).
Namun, kata Charles, belum tahu berapa persen Pemprov Papua akan membeli saham dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
"Kami masih hitung, yang jelas kami akan memikirkan bagaimana langkah-langkah yang konkret untuk bisa mengambil alih saham Freeport. Apalagi sinyal sudah dibuka," katanya.
Sementara dari segi finansial, kata Charles, Papua memiliki daya tarik tersendiri sehingga investor atau perusahaan lain pasti mau membiayai.
"Kalau soal pendanaan, semua mata tertuju ke tanah Papua. Bukan hanya Freeport yang tertarik untuk invetasi di Papua. Mungkin kami akan mengundang perusahaan-perusahaan lain atau mungkin investor lain. Lalu untuk saat ini, badan usaha juga sudah ada yang berminat seperti Bank Papua," pungkasnya. (rfd)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Penggerebekan KKB Dugwi Kogoya Berawal dari Temuan Ponsel di Lokasi Keributan
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih
Ketua Adat La Pago Minta Rakyat Papua Jangan Terprovokasi Insiden Pemusnahan Mahkota Cenderawasih
Kemenhut Minta Maaf Lukai Hati Rakyat Papua, Akui Salah Bakar Mahkota Cenderawasih
Rute Gerilya Undius Kogoya Bos KKB Intan Jaya Sebelum Meninggal di Wandai
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas
Saham Indonesia di PT Freeport Bakal Bertambah, Pemerintah Bakal Punya Kendali Lebih Besar