Gaji TGUPP Rp 24 Juta Dipersoalkan, Ini Jawaban Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 30 November 2017
Gaji TGUPP Rp 24 Juta Dipersoalkan, Ini Jawaban Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno di Balai Kota. (MP/Asropih Opih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Paripurna Raperda tentang APBD DKI Jakarta sempat dihujani banyak interupsi dari anggota DPRD, salah satunya Fraksi PDIP William Yani. Ia mempertanyakan soal asal-muasal gaji Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 24 juta untuk setiap bulannya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan gaji TGUPP sebesar Rp 24 juta didapat berdasarkan penghitungan yang sudah dilakukannya, bukan semata-mata langsung menetapkan tanpa ada perhitungan.

"Menurut saya terlalu sederhana untuk menyebutkan hanya satu angka saja karena banyak sekali, tergantung kualifikasinya, tergantung, ada itu rumusannya," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyangkal pembentukan TGUPP hanya disibukkan dengan pemilihan nama-nama, tapi fokus pada kewajibannya nanti dalam percepatan pembangunan Ibu Kota.

"Jadi, kehadirannya membantu gubernur dan wakil gubernur, bukan terbalik. Jangan sampai kehadirannya malah diajari gubernur dan diajari wakil gubernur. Mereka justru datang itu memberikan pengalaman, pengetahuan, sehingga wakil gubernur dan gubernurnya dapat masukan, dapat informasi," jelasnya.

Anies pun memaklumi banyaknya interupsi dari sejumlah anggota DPRD DKI saat pengesahan APBD DKI. Hal itu merupakan yang normal di dalam rapat paripurna.

"Dinamika-dinamika di dalam sidang adalah dinamika wakil rakyat selalu normal dan ini tuntas," tungkasnya.

Seperti diketahui, TGUPP Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sejumlah 73 anggota. Nantinya 73 anggota TGUPP tersebut akan dibagi menjadi lima bidang. Bidang percepatan pembangunan, bidang pencegahan korupsi, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang ekonomi dan pembangunan.

Jumlah anggota TGUPP perbidang pun nantinya akan berbeda-beda, hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur. (Asp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Soal Anggota TGUPP, Sandi: Tanya ke Pak Gubernur

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan