Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut antusias langkah revolusioner Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Puan melihat kebijakan ini sebagai wujud penghargaan negara terhadap peran krusial lembaga peradilan dalam menjaga supremasi hukum.
"Kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperkuat pilar peradilan dan menjaga supremasi hukum," ujar Puan dalam keterangan resminya, Jumat (13/6).
Kenaikan gaji ini juga diharap menjadi motivasi kuat untuk reformasi sistem kehakiman secara menyeluruh. Sistem punishment dan reward sangat penting untuk perbaikan tata kelola promosi.
Pengumuman kenaikan gaji hakim ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat pengukuhan Hakim Mahkamah Agung (MA). Prabowo bahkan telah memerintahkan jajarannya untuk mencari dana, tak segan mengurangi anggaran TNI dan Polri, demi mewujudkan kenaikan gaji ini.
Baginya, salah satu syarat mutlak negara berhasil adalah memiliki sistem hukum yang adil. Negara tanpa sistem hukum yang baik, menurut Prabowo, akan menghadapi ketidakstabilan yang harus diantisipasi.
Baca juga:
Kebijakan kenaikan gaji hakim ini sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (MA).
Puan menilai langkah Prabowo sangat sejalan dengan semangat penguatan sistem hukum nasional. Ia memandang kebijakan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong profesionalisme hakim dalam menegakkan hukum secara adil.
"Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang pro-penguatan kelembagaan hukum. Harapannya, dengan kesejahteraan yang lebih layak, hakim dapat menjalankan tugas secara independen," jelas Puan.
Meski begitu, mantan Menko PMK ini mengingatkan bahwa kenaikan gaji harus diimbangi dengan peningkatan kinerja demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Puan berharap kebijakan ini dapat meminimalkan penyimpangan di institusi peradilan.
"Menambah gaji hakim itu penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap fungsi peradilan. Namun, peningkatan gaji juga harus diiringi dengan perbaikan integritas para hakim," tegasnya.
Puan juga menyoroti bahwa integritas bukanlah komoditas yang bisa dibeli. "Integritas dibentuk dari sistem etik yang tegas, mekanisme audit yang ketat, dan keberanian menindak pelanggaran tanpa kompromi," tambahnya.
Kebijakan ini, menurut Puan, harus menjadi bagian dari kerangka reformasi yang menyeluruh dan terkoordinasi lintas lembaga. "Pembenahan sistem peradilan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat menyeluruh agar semua elemen penegak hukum bergerak dalam satu visi yang sama," pesan cucu Bung Karno itu.
Puan memastikan DPR berkomitmen penuh terhadap reformasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong agar kenaikan gaji hakim diimbangi dengan langkah sistemik seperti penguatan dan independensi Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi etika dan perilaku hakim.
"Termasuk keterbukaan publik atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hakim, audit berkala dan independen terhadap perilaku serta putusan-putusan peradilan," ungkap Puan.
Baca juga:
Ulang Tahun Jadi Momentum Sejumlah Pihak Traktir Hakim, Ketua MA Ingatkan Utang Budi
Menurut Puan, peningkatan pendidikan antikorupsi dan etika harus diterapkan sejak tahap rekrutmen calon hakim. "Penghargaan terhadap profesi hakim melalui peningkatan kesejahteraan tentu layak diapresiasi. Namun, keseimbangan antara insentif dan pengawasan tetap krusial agar tujuan memperkuat integritas peradilan tercapai," jelasnya.
Puan juga menekankan pentingnya membangun sistem peradilan yang kuat melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. "Termasuk mutasi hakim agar dilakukan secara akuntabel dan bebas dari praktik transaksional," tegas Puan.
Di sisi lain, Puan memastikan DPR akan mengawal kebijakan kenaikan gaji hakim dalam lembaga peradilan yang merupakan pilar utama negara hukum. "DPR RI akan mengawasi secara ketat implementasi kebijakan ini dan mendorong reformasi lembaga peradilan yang menyentuh hingga ke akar permasalahan," tutupnya.
