G7 Bakal Gelontorkan USD 600 Miliar Buat Adang Investasi Tiongkok di Negara Berkembang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juni 2022
G7 Bakal Gelontorkan USD 600 Miliar Buat Adang Investasi Tiongkok di Negara Berkembang

Pemimpin G7 di Yoga Pavilion, Schloss Elmau di Kuren, Jerman, 26 Juni 2022. Kenny Holston/ANTARA/Pool via REUTERS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemimpin Kelompok Tujuh (G7) melakukan pertemuan di Jerman, Minggu (26/6). Salah satu yang jadi bahasan kumpulan negara kaya ini adalah kekhawatiran pada Tiongkok yang menjadi mitra utama berbagai negara berkembang.

Kumpulan negara Inggris, AS, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis dan Italia, ditambah Uni Eropa ini berjanji mengumpulkan USD 600 miliar dana swasta dan publik selama lima tahun guna membiayai infrastruktur yang dibutuhkan di negara-negara berkembang.

Baca Juga:

Rudal Rusia Serang Ibu Kota Ukraina Saat Pertemuan G7 Berlangsung di Jerman

Dana tersebut bakal digelontorkan untuk melawan Proyek Sabuk dan Jalan Tiongkok lewat program kemitraan untuk infrastruktur dan investasi global.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Amerika Serikat akan memobilisasi USD 200 miliar dalam bentuk hibah, dana federal, dan investasi swasta, selama lima tahun untuk mendukung proyek di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, untuk mengatasi perubahan iklim serta meningkatkan kesehatan global, kesetaraan gender, dan infrastruktur digital.

"Saya ingin memperjelas. Ini bukan bantuan atau amal. Ini adalah investasi yang akan memberikan keuntungan bagi semua orang," kata Biden.

Ia menegaskan, gelontoran dana investasi ini akan memungkinkan negara-negara untuk mendapatkan manfaat nyata dari bermitra dengan demokrasi.

Biden mengatakan, ratusan miliar dolar tambahan dapat berasal dari bank pembangunan multilateral, lembaga keuangan pembangunan, dana kekayaan negara dan lainnya.

Sedangkan Eropa akan memobilisasi 300 miliar euro untuk prakarsa selama periode yang sama guna membangun alternatif berkelanjutan bagi skema Inisiatif Sabuk dan Jalan China, yang diluncurkan Presiden China Xi Jinping pada 2013.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, para pemimpin Italia, Kanada, dan Jepang, juga berbicara tentang rencana mereka, beberapa di antaranya telah diumumkan secara terpisah.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tidak hadir, tetapi negara mereka juga berpartisipasi.

Skema investasi Tiongkok melibatkan pengembangan dan program di lebih dari 100 negara yang bertujuan untuk menciptakan versi modern dari jalur perdagangan Jalur Sutra kuno dari Asia ke Eropa.

Friederike Roder, Wakil Presiden kelompok nirlaba Global Citizen, mengatakan janji investasi bisa menjadi "awal yang baik" menuju keterlibatan yang lebih besar oleh negara-negara G7 di negara-negara berkembang.

"Negara-negara G7 rata-rata hanya memberikan 0,32 persen dari pendapatan nasional bruto mereka, kurang dari setengah dari 0,7 persen yang dijanjikan, dalam bantuan pembangunan. Tetapi tanpa negara-negara berkembang, tidak akan ada pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan," katanya.

Baca Juga:

G7 Rumuskan Sanksi Larangan Pembelian Emas Rusia

#KTT G20 #G20 #Amerika Serikat #Tiongkok
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) Cecep Saripudin menyebut pihaknya menentang aksi Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Dunia
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Tangkapan layar di Truth Social yang dibuat seperti biografi Wikipedia, mengklaim Trump sebagai presiden sementara Venezuela mulai Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Dunia
AS Siapkan Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
AS Siapkan  Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Dunia
Senat AS Loloskan Resolusi Kewenangan Perang, Tolak Ancaman Militer Donald Trump terhadap Venezuela
Keputusan ini menandai sikap tidak setuju atas ambisi Trump yang kian meluas di belahan Barat.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Senat AS Loloskan Resolusi Kewenangan Perang, Tolak Ancaman Militer Donald Trump terhadap Venezuela
Dunia
Presiden AS Donald Trump akan Bertemu Pemimpin Oposisi Venezuela Maria Corina Machado, meski Ogah Bekerja Sama
Meski begitu, Gedung Putih tidak segera memberikan tanggapan ketika dimintai keterangan tambahan terkait dengan pertemuan tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Presiden AS Donald Trump akan Bertemu Pemimpin Oposisi Venezuela Maria Corina Machado, meski Ogah Bekerja Sama
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Dunia
Gedung Putih Tegas akan Dikte Keputusan dan Penjualan Minyak Venezuela
Trump akan melakukan hal itu dengan mengandalkan blokade laut serta ancaman penggunaan kekuatan lebih lanjut.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Gedung Putih Tegas akan Dikte Keputusan dan Penjualan Minyak Venezuela
Indonesia
Menlu: AS Ingin Beli Greenland Bukan Menginvasi
Retorika keras Gedung Putih bertujuan untuk membujuk Denmark agar menjual Greenland kepada Amerika Serikat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Menlu: AS Ingin Beli Greenland Bukan Menginvasi
Dunia
Culik Nicolas Maduro, Presiden AS Donald Trump Klaim Venezuela akan Serahkan 50 Juta Barel Minyak kepada AS
Trump mengatakan uang hasil penjualan akan berada di bawah kendalinya dan digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
 Culik Nicolas Maduro, Presiden AS Donald Trump Klaim Venezuela akan Serahkan 50 Juta Barel Minyak kepada AS
Dunia
AS Akan Kontrol Penjualan 50 Juta Barel Minyak Venezuela, Larang Kerjasama Dengan China
Trump mengatakan minyak itu akan dijual pada harga pasar, dan hasilnya akan dikontrol oleh dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
AS Akan Kontrol Penjualan 50 Juta Barel Minyak Venezuela, Larang Kerjasama Dengan China
Bagikan