Fraksi PPP Buka Posko Pengaduan 'Full Day School'

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 03 Agustus 2017
Fraksi PPP Buka Posko Pengaduan 'Full Day School'

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati (kedua kiri). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Fraksinya di DPR RI mempersilakan masyarakat untuk mengadu dan melaporkan keluhan atau masukan terkait rencana Pemberlakuan Peraturan Menteri tentang full day school atau lima hari sekolah.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengatakan posko pengaduan FDS dibuka setelah mendapat banyak keluhan dari berbagai daerah.

Mayoritas mengaku, siswa banyak tidak dapat mengikuti kegiatan pesantren karena kelelahan setelah menjalani full day school.

"Jadi, di sejumlah daerah sudah ada yang memberlakukan FDS, orang tua banyak mengeluhkan anaknya kecapean dan tidak bisa mengikuti pesantren setelah pulang sekolah," kata Reni saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PPP Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/8).

Selain keluhan dari siswa dan orang tua, ada juga yang datang dari guru, khususnya tenaga honorer. Mereka mengeluhkan FDS, sementara gaji mereka tidak ada peningkatan

"Jangan kira di sekolah itu PNS semua, banyak juga yang honorer. Mereka harus mengajar seharian, sementara gaji mereka tidak sesuai," kata dia.

Untuk menampung seluruh masukan dan keluhan dari berbagai pihak terkait FDS. PPP berinisiatif membuka posko pengaduan.

"Mempersilakan kepada masyarakat untuk menyampaikan sebuah kebenaran sampaikan pengaduan kepada kami tentunya kami akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah," tandasnya.

Untuk dapat mengadukan keluhan dan masukan, Fraksi PPP pun membuka posko secara online, berikut alamatnya, Telepon dan WA 081297551116 atau ke email [email protected], dan Twitter @pengaduan_fds. (Fdi)

Baca berita terkait full day school lainnya di: Kebijakan "Full Day School" Dinilai Jawa Sentris

#Guru Honorer #Full Day School
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Selain itu, agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Bukan Lagi Wewenang Daerah, Pengangkatan dan Distribusi Guru Diusulkan Dilakukan Pemerintah Pusat
Indonesia
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Sebagai langkah konkret, pemerintah harus memberikan rekognisi khusus bagi guru dengan masa pengabdian minimal lima hingga sepuluh tahun
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Krisis 480 Ribu Guru Hantui Indonesia, Nasib Honorer Malah Digantung Regulasi
Indonesia
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Esti mendesak pemerintah memastikan kecukupan tenaga pendidik di daerah-daerah melalui pengangkatan yang sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
DPR Tolak Skema PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Diharap Segera Beri Kepastian Hukum Guru Non ASN Jadi Pegawai Tetap
Indonesia
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Ia meminta para guru non-ASN tetap tenang dan melihat kebijakan terbaru ini sebagai momentum percepatan status menjadi PNS atau PPPK
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk? DPR Minta Skema Terukur Selesaikan Masalah Pendidik
Indonesia
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Kekhawatiran mendalam menyelimuti sekitar 237.146 guru honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Picu Keresahan Guru Honorer, DPR Dorong Manajemen ASN Secara Total
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Kemendikdasmen membantah adanya isu PHK massal guru honorer. Hal itu terungkap seiring terbitnya SE Nomor 7 Tahun 2026.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Bagikan