Kebijakan "Full Day School" Dinilai Jawa Sentris

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amaliah menilai kebijakan belajar delapan jam sehari atau "full day school" merupakan kebijakan yang Jawa sentris dan tidak mempertimbangkan daerah lainnya secara menyeluruh di Indonesia.

"Membuat kebijakan, seharusnya mempertimbangkan seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya melihat di Jawa saja," kata Ledia Hanifah Amaliah pada diskusi "Polemik Full Day School" di Jakarta, Sabtu (17/6).

Menurut Ledia, sekolah di kampung-kampung dan pelosok desa di Indonesia, lokasinya ada yang sangat jauh dari rumah penduduk, yang ditempuh dengan jalan kaki sampai beberapa jam.

Dia mencontohkan, ada sekolah di pelosok desa di Cililin, Jawa Barat, yang ditempuh melalui jalan perbukitan, dan jika menggunakan kendaraan ojek biaya Rp25.000 sekali jalan.

"Di desa-desa, apalagi di luar Jawa, banyak anak-anak yang setelah pulang sekolah membantu orang tuanya mencari nafkah, seperti berdagang, menjadi petani, atau nelayan," katanya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pada rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dirinya telah menegaskan bahwa usulan kebijakan belajar delapan jam sehari ini hanya melihat kondisi di Jawa, tapi tidak melihat daerah lainnya di Indonesia.

"Kebijakan ini tidak boleh dipaksakan untuk diterapkan," katanya, Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2017-2018.

Dalam Permendikbud tersebut mengatur hari sekolah selama delapan jam sehari atau 40 jam selama lima hari dalam sepekan.

Sumber: ANTARA