Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Rencana sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Jakarta menuai kontroversi. Bahkan, warga sampai turun ke jalan untuk melakukan penolakan.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir dengan rencana penerapan ERP. ERP belum resmi terealisasi dan harus dibahas terlebih dahulu di DPRD DKI.
"Jadi menurut saya, untuk saat ini enggak usah terlalu gelisah karena memang aturannya belum dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono di Jakarta, yang dikutip Jumat (27/1).
Baca Juga:
Pj DKI 1 Respons Demo Pengemudi Ojol Tolak ERP di Jakarta
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini berharap kepada warga untuk dapat memberikan kesempatan dewan Kebon Sirih untuk mengetahui lebih jauh sistem jalan berbayar ini dalam pembahasan di DPRD nanti. Apakah kebijakan ini menyusahkan warga atau sebaliknya.
"Ketika pembahasan nanti kan kita akan tahu arahnya ERP itu untuk apa, bagaimana, mesti dirasionalisasi dulu," paparnya.
Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta ini mengaku heran dengan sikap segelintir masyarakat yang secara terang-terangan keras menolak ERP.
"Makanya ketika sekarang ramai-ramai ini, saya bingung juga, wong aturannya belum dibuat kok sudah ramai-ramai," tutupnya.
Baca Juga:
Perpanjangan Masa Jabatan Kades Disinyalir Jadi Alat Politik Pemilu 2024
Seperti diketahui, pada Rabu (25/16) kemarin ratusan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD. Dalam tuntutannya mereka menolak aturan jalan berbayar di Jakarta.
Pasalnya, aturan tersebut hanya memberatkan masyarakat, khususnya kaum ojek online. (Asp)
Baca Juga:
Fraksi PDIP DKI Tegaskan Belum Tolak Sistem ERP
