Fraksi Gerindra Usul Program Kartu Janda Jakarta, Pramono Enggan Menanggapi karena Aneh

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
Fraksi Gerindra Usul Program Kartu Janda Jakarta, Pramono Enggan Menanggapi karena Aneh

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggunakan Transjakarta untuk berangkat kerja. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku heran Fraksi Gerindra DPRD DKI mengusulkan program bantuan sosial (bansos) baru lewat Kartu Janda Jakarta (KJJ).

Ia memilih untuk tak menjawab secara gamblang perihal usulan bantuan tersebut. Ia menilai sebagai usulan yang aneh.

"Aneh-aneh aja. Enggak mau jawab, aku," kata Pramono di Jakarta, Rabu (23/7).

Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan bantuan sosial program Kartu Janda Jakarta (KJJ).

Hal itu diusulkan oleh Wakil Bendahara Gerindra DKI Jakarta Jamilah Abdul Gani dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranpeda tentang Perubahan APBD DKI Tahun anggaran 2025 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/7).

"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," katanya.

Baca juga:

Gerindra Usul Pemprov DKI Terbitkan Program Kartu Janda Jakarta

Jamilah menuturkan, program ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun sampai dengan 60 tahun dan tidak bekerja.

Kemudian, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," tuturnya.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto menyetujui usulan Gerindra agar Pemprov DKI menerbitkan kartu janda.

"Kita dengar ada usulan yang sangat menarik hari ini, yaitu usulan tentang kartu janda Jakarta. Saya pribadi sangat mendukung adanya kartu janda ini," ujar Bambang.

Sejauh ini Pemerintah DKI Jakarta telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial yakni progran Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Untuk program bantuan pendidikan ada Kartu Jakarta Pintar dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). (Asp).

#Pemprov DKI Jakarta #Gerindra #Pramono Anung
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Empati Bencana Sumatera, Perayaan Tahun Baru Jakarta 2026 Ditekan Sederhana
Pemprov DKI Jakarta memastikan perayaan Tahun Baru 2026 digelar sederhana dan reflektif. Gubernur Pramono Anung menekankan doa di tengah duka bencana Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 35 menit lalu
Empati Bencana Sumatera, Perayaan Tahun Baru Jakarta 2026 Ditekan Sederhana
Indonesia
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pembangunan tanggul NCICD Ancol Barat yang hampir rampung dan ditargetkan tuntas lewat skema multi-years hingga 2029.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 54 menit lalu
Tanggul NCICD Ancol Barat Hampir Rampung, Pramono Targetkan Jakarta Utara Bebas Banjir Rob
Indonesia
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Gubernur DKI Pramono Anung memberi SP1 kepada 10 gedung di Jakarta yang tidak memenuhi standar keselamatan usai kebakaran maut Terra Drone.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Anung Beri SP1 ke 10 Gedung Tak Aman Usai Kebakaran Maut Jakarta
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Demi menjamin keberlanjutan proyek, Wagub Rano berencana membentuk sebuah lembaga teknis khusus
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Indonesia
Pramono Targetkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati 5 Hari Beres
Lokasi penampungan relokasi sementara berada sekitar 100 meter dari titik kebakaran gedung C2 Pasar Induk Kramat Jati.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
Pramono Targetkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati 5 Hari Beres
Indonesia
Pemprov Bentuk Tim Investigasi Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
Proses pemadaman diprioritaskan dengan strategi pencegahan agar api tidak merembet ke area pasar lainnya
Wisnu Cipto - Senin, 15 Desember 2025
Pemprov Bentuk Tim Investigasi Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati
Indonesia
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta
Pengamat kebijakan publik meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi Kadishub DKI karena ERP belum terwujud selama 6,5 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta
Bagikan