UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan keterangan kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membawa angin segar bagi para pekerja di ibu kota dengan memastikan adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.

Keputusan kenaikan ini nantinya akan merujuk pada variabel indeks tertentu atau yang dikenal dengan istilah indeks alfa, yang ditetapkan dalam rentang angka 0,5 hingga 0,9.

"Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya. Sehingga dengan demikian tinggal di-range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh," ungkap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/12).

Baca juga:

Bencana Alam Jadi Acuan, Persentase Kenaikan UMP 2026 Tiap Daerah Beda-Beda

Parameter Ekonomi dan Target Waktu Penetapan

Pramono menjelaskan bahwa detail angka kenaikan akan sangat bergantung pada perhitungan indikator makro ekonomi.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan antara lain adalah laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil tetap relevan dengan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha.

Terkait waktu pelaksanaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mematuhi instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mematok batas akhir penetapan UMP pada 24 Desember 2025.

Namun, Pramono berambisi agar proses regulasi di Jakarta dapat tuntas lebih awal guna memberikan kepastian lebih cepat kepada publik.

Baca juga:

Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha

Peran Pemerintah sebagai Penengah yang Adil

Gubernur yang akrab disapa Pram ini menegaskan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum pengupahan.

Ia menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi guna mencari titik temu yang harmonis antara kepentingan serikat buruh dan para pengusaha.

"Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha. Dan saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya," tandas Pramono.

#Pramono Anung #UMP #Upah Minimum Provinsi #Upah Minimum Nasional
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Pasti Naik, Pramono Anung Targetkan Rampung Cepat
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Indonesia
Presiden Prabowo Tandatangani Aturan Upah Minimum 2025, Begini Rumus Kenaikannya
Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Prabowo Tandatangani Aturan Upah Minimum 2025, Begini Rumus Kenaikannya
Indonesia
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang akan segera menetapkan UMP 2026. DPR meminta ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Indonesia
Pramono Targetkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati 5 Hari Beres
Lokasi penampungan relokasi sementara berada sekitar 100 meter dari titik kebakaran gedung C2 Pasar Induk Kramat Jati.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Desember 2025
Pramono Targetkan Relokasi Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati 5 Hari Beres
Indonesia
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta
Pengamat kebijakan publik meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi Kadishub DKI karena ERP belum terwujud selama 6,5 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
6,5 Tahun Menjabat, Syafrin Liputo Dinilai Gagal Wujudkan ERP di Jakarta
Indonesia
Hadiri Munas INTI 2025, Pramono Anung Tegaskan Jakarta Milik Semua Golongan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Munas INTI ke-VI 2025 dan menegaskan komitmen membangun Jakarta yang inklusif bagi semua golongan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Hadiri Munas INTI 2025, Pramono Anung Tegaskan Jakarta Milik Semua Golongan
Indonesia
Bencana Alam Jadi Acuan, Persentase Kenaikan UMP 2026 Tiap Daerah Beda-Beda
Bencana alam yang tengah terjadi di sejumlah daerah juga menjadi salah satu faktor penentu besaran kenaikan UMP tiap daerah.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Bencana Alam Jadi Acuan, Persentase Kenaikan UMP 2026 Tiap Daerah Beda-Beda
Indonesia
Pemprov DKI Kirim 15 Ton Pangan untuk Stabilkan Harga di Kepulauan Seribu
Gubernur DKI Jakarta mengirim 15 ton pangan ke Kepulauan Seribu untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok jelang Natal dan Tahun Baru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Pemprov DKI Kirim 15 Ton Pangan untuk Stabilkan Harga di Kepulauan Seribu
Indonesia
Pemprov DKI Jamin Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Mobil SPPG di SDN 01 Kalibaru
Pemprov DKI Jakarta menjamin biaya perawatan korban kecelakaan mobil SPPG di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Pusat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Pemprov DKI Jamin Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Mobil SPPG di SDN 01 Kalibaru
Bagikan