FPI Bisa Dibubarkan jika Bertentangan dengan Pancasila

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 Juli 2019
FPI Bisa Dibubarkan jika Bertentangan dengan Pancasila

Massa Front Pembela Islam (FPI). Foto: ANTARA/ Rahmad

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa sejauh ini pemerintah tidak akan membubarkan ormas selama tidak mengganggu keamanan dan ideologi bangsa. Dalam hal ini, termasuk juga dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Menurutnya, jika memang FPI tidak melanggar poin itu maka tidak ada alasan pemerintah untuk membubarkannya.

Baca Juga: FPI Ajukan Penangguhan Penahanan kepada Warga yang Tak Langsung Terlibat Kerusuhan

"Regulasi tentang ormas itu sudah jelas di Undang-Undang Ormas, yang paling penting bagi Ormas adalah tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan tidak melakukan aktifitas yang sifatnya ancaman gangguan keamanan," kata Stanislaus kepada wartawan, Senin (29/7).

Lulusan S2 Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI) tersebut menilai bahwa di balik sikap pemerintah yang seakan tidak ingin memberikan perpanjangan ijin ormas FPI juga harus dilihat dari aspek dua hal itu. Yakni tentang potensi gangguan keamanan nasional dan menjaga ideologi Pancasila tetap terawat.

Massa ormas FPI
Massa Front Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta (Foto: screenshot NETTV)

Dan jika ijin benar tidak dikeluarkan oleh pemerintah sementara FPI tidak menerimanya, maka ormas yang dipimpin Rizieq Shihab dan Sobri Lubis itu berhak melakukan pembelaan tentunya dengan dalil dan argumentasi yang kuat.

Baca Juga: Prabowo Temui Megawati, PA 212 dan FPI Melemah

"Jika pemerintah tidak melakukan perpanjangan izin FPI tentu karena hal-hal tersebut, dan jika benar terjadi maka perlu disampaikan dasar regulasi dan fakta-fakta pendukungnya," terangnya. (Knu)

#Front Pembela Islam #Pengamat Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Bagikan