Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 Juni 2021
Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua

Ilustrasi PNS. (ANTARA/Edo Purmana/21)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi karpet merah kepada putra putri asli Papua dan Papua Barat dalam melamar calon pegawai negeri sipil (PNS) pada formasi tahun 2021.

Tahun ini, Kementerian PANRB bakal membuka kebutuhan CPNS sebanyak 1.275.387 formasi. Dengan rincian, pemerintah pusat sebanyak 83.669 formasi dan pemerintah daerah formasinya 1.191.718.

"lnstansi pusat wajib mengalokasikan kebutuhan jabatan bagi kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo melalui kanal Youtube Kementerian PANRB dalam acara Kupas Tuntas Seleksi CPNS 2021, Senin (14/6).

Baca Juga:

Ini Peluang dan Formasi Bagi Disabilitas Ikut Seleksi CPNS dan PPPK

Katmoko melanjutkan, bagi lnstansi pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS kurang dari 200 formasi, paling tidak mengakomodir 1 warga Papua. Sedangkan yang mendapat kebutuhan PNS antara 201 sampai dengan 1000, bisa 2 kebutuhan orang papua.

"Yang mendapat kebutuhan PNS antara 1001 sampai dengan 2000. paling sedikit 3 kebutuhan," terangnya.

Ujian CPNS. (Foto: Antara)
Ujian CPNS. (Foto: Antara)


Lalu, instansi pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS di atas 2001 kebutuhan, paling tidak 4 warga asli Papua yang dipekerjakan jadi pegawai ASN.

"Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada kebutuhan tersebut ditetapkan juga untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

Baca Juga:

Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur

Katmoko menerangkan, pelamar yang melamar CPNS pada kebutuhan khusus putra putri Papua dan Papua Barat merupakan keturunan asli warga bumi Cendrawasih berdasarkan garis keturunan orang tua.

"Dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

KemenPAN RB Buka Formasi CPNS Disabilitas, Pelamar Wajib Kirim Video Keseharian

#PNS #Penerimaan CPNS #Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja ASN, karena sistem yang lebih adil akan menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - 25 menit lalu
DPR Usulkan Gaji Tunggal Bagi ASN, Hilangkan Disparitas Penghasilan
Indonesia
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Penyerangan Polres Mamberamo Raya, Papua, bermula dari laporan keributan warga yang diduga terpengaruh minuman keras di sekitar perempatan SD Adven Burmeso.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Oktober 2025
Polres Mamberamo Raya Papua Diserang Massa: Aparat Terluka, Mobil dan Bangunan Rusak
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Penggerebekan KKB Dugwi Kogoya Berawal dari Temuan Ponsel di Lokasi Keributan
Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya, anggota KKB pelaku penembakan Brigadir Joan H. Sibarani dan warga sipil di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, akhirnya berhasil diringkus.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Penggerebekan KKB Dugwi Kogoya Berawal dari Temuan Ponsel di Lokasi Keributan
Indonesia
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Menhut Raja Juli telah mengutus eselon satunya turun langsung ke tanah Papua untuk berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Indonesia
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
“Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan,” kata Raja Juli.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
Indonesia
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Aturan mengenai TPP ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2020
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 25 Oktober 2025
TPP ASN DKI Aman dari Potongan, Pramono Anung Ancam Pecat PNS yang 'Flexing'
Indonesia
Ketua Adat La Pago Minta Rakyat Papua Jangan Terprovokasi Insiden Pemusnahan Mahkota Cenderawasih
Kogoya berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama agar ke depan proses serupa dilakukan secara lebih bermartabat dalam menghormati budaya masyarakat Papua.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Adat La Pago Minta Rakyat Papua Jangan Terprovokasi Insiden Pemusnahan Mahkota Cenderawasih
Indonesia
Kemenhut Minta Maaf Lukai Hati Rakyat Papua, Akui Salah Bakar Mahkota Cenderawasih 
"Kami memahami bahwa mahkota Cenderawasih bukan sekadar benda, melainkan simbol kehormatan dan identitas kultural masyarakat Papua,” kata Dirjen KSDAE Kemenhut Satyawan Pudyatmoko
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Kemenhut Minta Maaf Lukai Hati Rakyat Papua, Akui Salah Bakar Mahkota Cenderawasih 
Indonesia
Rute Gerilya Undius Kogoya Bos KKB Intan Jaya Sebelum Meninggal di Wandai
Undius Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya, meninggal karena sakit di Distrik Wandai, Papua Tengah. Ia dikenal terlibat dalam berbagai aksi penyerangan sejak 2022.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
Rute Gerilya Undius Kogoya Bos KKB Intan Jaya Sebelum Meninggal di Wandai
Bagikan