ForBALI Diminta Waspadai Infiltrasi Pihak Luar 

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 14 September 2016
ForBALI Diminta Waspadai Infiltrasi Pihak Luar 

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. (Foto Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Aksi protes yang dilakukan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) adalah hal yang wajar dalam era demokrasi. Namun, aksi-aksi seperti ini diharapkan tidak diboncengi agenda untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengatakan hal itu sah-sah saja sepanjang tidak menggeser agenda menjadi isu separatisme.

"Itu sah saja, protes juga dibolehkan, hanya saja, jangan sampai bergeser pada isu separatisme," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (14/9).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini juga melihat adanya infiltrasi yang terjadi di internal ForBALI. Ia menyayangkan ada pihak yang coba memelintir pendapatnya terkait perjuangan yang dilakukan oleh ForBALI.

"Saya hanya menyayangkan, saya melihat ada infiltrasi dari pihak luar terhadap internal ForBALI. Itu bisa bahaya. Terkait pemberitaan untuk mengusut aktivis ForBALI itu diplintir, saya juga menyayangkan itu," tegas TB Hasanuddin.

Dia juga meminta, kalau sampai bergeser pada isu separatisme, negara berhak untuk melakukan proses hukum. 

"Kalau arahnya separatisme, harus diusut. ForBALI juga harus hindari infiltrasi dari pihak luar yang akan merusak perjuangan mereka," tegasnya.

Pernyataan TB Hasanuddin terkait adanya inflitrasi adalah manuver dari akun twitter @banaspati2001 yang memosting foto rangkaian dari aksi anarkis pembakaran ban di 12 tempat wisata dan penurunan Bendera Merah Putih di Gedung DPRD Provinsi Bali tanggal 25 Agustus lalu.

Sebelumnya, diberitakan bahwa TB Hasanuddin dituding sebagai tokoh yang mendukung reklamasi Teluk Benoa. Kabar ini tentu saja dibantah secara tegas. Mantan ajudan Presiden RI ketiga B.J. Habibie ini juga dituding melemahkan gerakan ForBALI.

"Saya tidak dalam posisi pro maupun kontra terhadap reklamasi Teluk Benoa. Pertama, saya hanya mengingatkan agar ForBALI mewaspadai adanya infiltrasi yang bisa memupuskan perjuangan mereka. Kedua, silahkan menyampaikan aspirasi, asalkan jangan menyatakan ancaman yang bisa menciptakan disintegrasi bangsa," pungkas TB Hasanuddin.

BACA JUGA:

  1. Politisi PDIP Sambut Baik Ridwan Kamil Gabung PDI Perjuangan
  2. TB Hasanuddin: Oknum Paspampres Beli Senjata Ilegal Harus Diproses Hukum!
  3. TB Hasanuddin: Pernyataan Kwik Kian Gie Soal Kudeta Mengherankan
  4. TB Hasanuddin: Anggaran Bela Negara Harus Didiskusikan Lagi
  5. Menlu: 7 WNI Disandera Milisi Bersenjata Filipina

 

#TB Hasanuddin #NKRI #Aksi Unjuk Rasa #Reklamasi Teluk Benoa
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Ribuan buruh menggelar aksi di DPR RI dan Monas jelang May Day 2026. Simak tuntutan KSPI dan potensi dampak lalu lintasnya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Indonesia
3 Warga Papua Diduga Anggota OPM Terlibat Penembakan Pembagian BLT Ucapkan Janji Setia NKRI
Dalam pernyataan ikrarnya, ketiganya dengan tegas menyatakan akan selalu setia kepada NKRI, menolak segala bentuk gerakan separatis
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
3 Warga Papua Diduga Anggota OPM Terlibat Penembakan Pembagian BLT Ucapkan Janji Setia NKRI
Indonesia
Menkeu Purbaya Blacklist Alumni LPDP Hina NKRI Kerja di Semua Instansi Negara
Menkeu Purbaya mengambil langkah tegas terhadap alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral karena menghina Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 23 Februari 2026
Menkeu Purbaya Blacklist Alumni LPDP Hina NKRI Kerja di Semua Instansi Negara
Dunia
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Sayangnya, pemadaman internet selama hampir empat hari yang diberlakukan otoritas Iran membuat sangat sulit untuk memverifikasi laporan secara independen.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Indonesia
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Polri tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan regulasi baru yang akan diterapkan secara nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Indonesia
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK Pun Polisi Aktif Tidak Boleh Isi Jabatan Sipil
Putusan MK terbaru yang melarang anggota Polri aktif mengisi jabatan sipil harus dijalankan pemerintah tanpa penafsiran tambahan.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK Pun Polisi Aktif Tidak Boleh Isi Jabatan Sipil
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Aksi emak-emak membawa poster menolak program MBG (Makan Bergizi Gratis) di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 15 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Bagikan