ForBALI Diminta Waspadai Infiltrasi Pihak Luar
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. (Foto Ist)
MerahPutih Nasional - Aksi protes yang dilakukan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) adalah hal yang wajar dalam era demokrasi. Namun, aksi-aksi seperti ini diharapkan tidak diboncengi agenda untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengatakan hal itu sah-sah saja sepanjang tidak menggeser agenda menjadi isu separatisme.
"Itu sah saja, protes juga dibolehkan, hanya saja, jangan sampai bergeser pada isu separatisme," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (14/9).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini juga melihat adanya infiltrasi yang terjadi di internal ForBALI. Ia menyayangkan ada pihak yang coba memelintir pendapatnya terkait perjuangan yang dilakukan oleh ForBALI.
"Saya hanya menyayangkan, saya melihat ada infiltrasi dari pihak luar terhadap internal ForBALI. Itu bisa bahaya. Terkait pemberitaan untuk mengusut aktivis ForBALI itu diplintir, saya juga menyayangkan itu," tegas TB Hasanuddin.
Dia juga meminta, kalau sampai bergeser pada isu separatisme, negara berhak untuk melakukan proses hukum.
"Kalau arahnya separatisme, harus diusut. ForBALI juga harus hindari infiltrasi dari pihak luar yang akan merusak perjuangan mereka," tegasnya.
Pernyataan TB Hasanuddin terkait adanya inflitrasi adalah manuver dari akun twitter @banaspati2001 yang memosting foto rangkaian dari aksi anarkis pembakaran ban di 12 tempat wisata dan penurunan Bendera Merah Putih di Gedung DPRD Provinsi Bali tanggal 25 Agustus lalu.
Sebelumnya, diberitakan bahwa TB Hasanuddin dituding sebagai tokoh yang mendukung reklamasi Teluk Benoa. Kabar ini tentu saja dibantah secara tegas. Mantan ajudan Presiden RI ketiga B.J. Habibie ini juga dituding melemahkan gerakan ForBALI.
"Saya tidak dalam posisi pro maupun kontra terhadap reklamasi Teluk Benoa. Pertama, saya hanya mengingatkan agar ForBALI mewaspadai adanya infiltrasi yang bisa memupuskan perjuangan mereka. Kedua, silahkan menyampaikan aspirasi, asalkan jangan menyatakan ancaman yang bisa menciptakan disintegrasi bangsa," pungkas TB Hasanuddin.
BACA JUGA:
- Politisi PDIP Sambut Baik Ridwan Kamil Gabung PDI Perjuangan
- TB Hasanuddin: Oknum Paspampres Beli Senjata Ilegal Harus Diproses Hukum!
- TB Hasanuddin: Pernyataan Kwik Kian Gie Soal Kudeta Mengherankan
- TB Hasanuddin: Anggaran Bela Negara Harus Didiskusikan Lagi
- Menlu: 7 WNI Disandera Milisi Bersenjata Filipina
Bagikan
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik