ForBALI Diminta Waspadai Infiltrasi Pihak Luar 

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 14 September 2016
ForBALI Diminta Waspadai Infiltrasi Pihak Luar 

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin. (Foto Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Aksi protes yang dilakukan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) adalah hal yang wajar dalam era demokrasi. Namun, aksi-aksi seperti ini diharapkan tidak diboncengi agenda untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengatakan hal itu sah-sah saja sepanjang tidak menggeser agenda menjadi isu separatisme.

"Itu sah saja, protes juga dibolehkan, hanya saja, jangan sampai bergeser pada isu separatisme," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (14/9).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini juga melihat adanya infiltrasi yang terjadi di internal ForBALI. Ia menyayangkan ada pihak yang coba memelintir pendapatnya terkait perjuangan yang dilakukan oleh ForBALI.

"Saya hanya menyayangkan, saya melihat ada infiltrasi dari pihak luar terhadap internal ForBALI. Itu bisa bahaya. Terkait pemberitaan untuk mengusut aktivis ForBALI itu diplintir, saya juga menyayangkan itu," tegas TB Hasanuddin.

Dia juga meminta, kalau sampai bergeser pada isu separatisme, negara berhak untuk melakukan proses hukum. 

"Kalau arahnya separatisme, harus diusut. ForBALI juga harus hindari infiltrasi dari pihak luar yang akan merusak perjuangan mereka," tegasnya.

Pernyataan TB Hasanuddin terkait adanya inflitrasi adalah manuver dari akun twitter @banaspati2001 yang memosting foto rangkaian dari aksi anarkis pembakaran ban di 12 tempat wisata dan penurunan Bendera Merah Putih di Gedung DPRD Provinsi Bali tanggal 25 Agustus lalu.

Sebelumnya, diberitakan bahwa TB Hasanuddin dituding sebagai tokoh yang mendukung reklamasi Teluk Benoa. Kabar ini tentu saja dibantah secara tegas. Mantan ajudan Presiden RI ketiga B.J. Habibie ini juga dituding melemahkan gerakan ForBALI.

"Saya tidak dalam posisi pro maupun kontra terhadap reklamasi Teluk Benoa. Pertama, saya hanya mengingatkan agar ForBALI mewaspadai adanya infiltrasi yang bisa memupuskan perjuangan mereka. Kedua, silahkan menyampaikan aspirasi, asalkan jangan menyatakan ancaman yang bisa menciptakan disintegrasi bangsa," pungkas TB Hasanuddin.

BACA JUGA:

  1. Politisi PDIP Sambut Baik Ridwan Kamil Gabung PDI Perjuangan
  2. TB Hasanuddin: Oknum Paspampres Beli Senjata Ilegal Harus Diproses Hukum!
  3. TB Hasanuddin: Pernyataan Kwik Kian Gie Soal Kudeta Mengherankan
  4. TB Hasanuddin: Anggaran Bela Negara Harus Didiskusikan Lagi
  5. Menlu: 7 WNI Disandera Milisi Bersenjata Filipina

 

#TB Hasanuddin #NKRI #Aksi Unjuk Rasa #Reklamasi Teluk Benoa
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Indonesia
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Polri tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan regulasi baru yang akan diterapkan secara nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Indonesia
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK Pun Polisi Aktif Tidak Boleh Isi Jabatan Sipil
Putusan MK terbaru yang melarang anggota Polri aktif mengisi jabatan sipil harus dijalankan pemerintah tanpa penafsiran tambahan.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
TB Hasanuddin: Tanpa Putusan MK Pun Polisi Aktif Tidak Boleh Isi Jabatan Sipil
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Aksi emak-emak membawa poster menolak program MBG (Makan Bergizi Gratis) di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 15 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Indonesia
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Pola penegakan hukum yang represif dinilai melukai prinsip demokrasi hingga memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Dua pemuda yang dikira hilang saat demo di Jakarta kini telah kembali ke keluarga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf
Indonesia
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai sejak Dudy diangkan menjadi Menhub, kinerja kementerian mengalami kemunduran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Aksi sejumlah massa menggelar unjuk rasa menutut sahkan RUU Perampasan Aset di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 15 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Indonesia
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
KBRI Dhaka turut berkoordinasi dengan otoritas Nepal untuk membantu WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban
Bagikan