Firli Ungkap Alasan KPK Salurkan Pegawai Tak Lolos TWK ke BUMN
Jumpa pers terkait pegawai tidak lulus TWK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyalurkan sejumlah pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, langkah itu bentuk tanggung jawab KPK kepada para pegawai yang gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Terkait dengan penyaluran ke BUMN, itu saya ingin sampaikan, pimpinan KPK, kita semua tentu memiliki tanggung jawab tentang anak, istri, keluarga. Tugas kita mengurusi jikalau ada permintaan," kata Firli di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/9).
Baca Juga:
G30STWK, Gerak Cepat Pemecatan Pegawai KPK Dicap Merah dan Tidak Bisa Dibina
Firli mengatakan, pihaknya hanya menyalurkan pegawai ke perusahaan BUMN atas permintaan yang bersangkutan. Jika tidak meminta, lembaga antirasuah tidak akan memaksa.
"Kalau ada yang enggak ingin, itu hak pribadi perorangan, enggak bisa dipaksa silakan ada pilihan," ujarnya.
Firli juga menyebut pihaknya yang akan mengurus semua penyaluran pegawai ke perusahaan BUMN. Pegawai yang meminta akan dibantu sampai mendapatkan pekerjaan baru.
"Kami enggak ada menawarkan atau meminta, tapi kami menampung keinginan kalau ada," kata Firli. (Pon)
Baca Juga:
57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dipecat 30 September
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gandeng BPK, KPK Mulai Telusuri Kasus Korupsi Kuota Haji Tambahan
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji