Firli Lantik 38 Pejabat Struktural KPK, Enam di Antaranya Jenderal Polisi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 05 Januari 2021
Firli Lantik 38 Pejabat Struktural KPK, Enam di Antaranya Jenderal Polisi

Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melantik 38 pejabat struktural yang akan memperkuat kinerja lembaga antirasuah. Dari 38 pejabat yang dilantik, 6 di antaranya adalah jenderal polisi.

"Hari ini organisasi tata kelola (ortaka) kita resmi dan kita angkat pegawai KPK, insan KPK yang menurut catatan rekan-rekan yang berhak mengisi ortaka tersebut," kata Firli dalam sambutannya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/1).

Adapun keenam anggota Polri yang dilantik menjadi pejabat struktural di KPK yakni, Brigjen Didik Agung Wijanarko sebagai Direktur Koordinasi Supervisi I, Brigjen Agung Yudha Wibowo sebagai Direktur Monitoring, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menjadi Direktur Koordinasi Supervisi III.

Baca Juga:

Jokowi Singgung Listrik KPK Padam di Peringatan Hari Antikorupsi

Kemudian, Brigjen Kumbul Kuswijayanto Sudjadi dilantik sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Brigjen Yudhiawan sebagai Direktur Koordinasi Supervisi II, dan Irjen Karyoto sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi.

Firli meminta kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai agen pemberantasan korupsi.

"Untuk melaksanakan tugas pokok tadi, maka mau tidak mau KPK harus menyesuaikan diri, menyelaraskan korelasinya pada tugas pokok yang akan dihadapi sekaligus diharapkan kita bisa menjawab tuntutan masyarakat," ujarnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, tuntutan masyarakat kepada KPK adalah membersihkan indonesia dari praktik korupsi. Untuk itu, ia meminta kepada para pejabat struktural yang baru dilantik ini untuk bisa menjawab tuntutan masyarakat.

"Maka itu kami berharap, mulai hari ini kita sama-sama merapatkan barisan memperkuat seluruh sumber daya kita untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat bebas korupsi," tutup Firli.

Berikut 38 pejabat struktural yang dilantik oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada hari ini:

- Deputi Bidang Pencagahan dan Monitoring Pahala Nainggolan

- Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Karyoto

- Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto

- Inspektur Subroto

- Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi Eko Marjono

- Direktur Manajemen Informasi Riki Arif Gunawan

- Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo

- Direktur Koordinasi Supervisi I Didik Agung Widjanarko

- Direktur Koordinasi Supervisi II Yudhiawan

Baca Juga:

Jokowi Yakin Rasa Malu Nikmati Hasil Bisa Tangkal Korupsi

- Direktur Koordinasi Supervisi III Bahtiar Ujang Purnama

- Direktur Koordinasi Supervisi IV Asep Rahmat Suwandha

- Direktur Koordinasi Supervisi V Budi Waluya

- Direktur Antikorupsi Badan Usaha Aminudin

- Direktur Monitoring Agung Yudha Wibowo

- Direktur Jejaring Pendidikan Aida Ratna Zulaiha

- Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kuswidjanto Sudjadi

- Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi

- Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono

- Kepala Biro Keuangan Arif Waluyo

- Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana Muhammad Ferdiansyah

- Kepala Bagian Pemberitaan Yuyuk Andriati Iskak

Baca Juga:

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

- Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi Efi Laila Kholis

- Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Airien Marttanti Koesniar

- Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran Sri Sembodo Adi

- Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Hanafi Hari Susanto

- Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi Taryanto

- Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Ike Dhanik

- Kepala Sekretariat Pimpinan Heni Rosmawati

- Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana

- Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Syarief Hidayat

- Plt Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi Mungki Hadipratikno

Baca Juga:

Korupsi Bansos COVID-19, KPK Dalami Barang Bukti Duit Rp14,5 Miliar

- Plt Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi Zil Irvan Rusli

- Plt Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati Iskak

- Plt Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Guntur Kusmeiyano

- Plt Kepada Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko Nurul Huda

- Plt Kepala Bidang Perencanaan Strategis Sonny Hendarson

- Plt Kepala Bagian Diseminasi dan Publikasi Zulkarnain Meinardy

- Plt Sekretaris Inspektorat Adhi Setyo Tamtomo (Pon)

#KPK #Firli Bahuri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
TNI tegaskan hormat proses hukum dan tindak lanjuti surat KPK terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana bencana BNPB.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
: KPK beri peringatan tegas bahaya flexing dan gaya hidup mewah keluarga yang berpotensi memicu korupsi. Cek rincian program Keluarga Berintegritas!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Bagikan