Fasilitas Kesehatan Harus Tetap Siaga Setelah PPKM Dicabut

MerahPutih.com - Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jangan sampai mengendurkan upaya perlawanan terhadap penyebaran COVID-19.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan, ketersediaan obat-obatan dan vitamin harus terjamin selama masa transisi pandemi menuju endemi.

"Saya mohon vaksinasi jangan berhenti dan perlu terus didorong. Fasilitas kesehatan tetap harus menyediakan obat-obatan dan vitamin selama masa transisi. Mohon secara reguler juga cek ketersediaan tabung oksigen," kata Menko Luhut saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pencabutan PPKM secara daring, Senin (2/1).

Baca Juga:

Jokowi Cek Kondisi Pasar Usai PPKM Dicabut

Purnawirawan Jenderal TNI ini mengingatkan, status kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional COVID-19 masih berlaku mengingat kondisi ini bersifat global.

Pemerintah juga telah menyusun strategi agar tidak terjadi lonjakan kasus jika nantinya muncul varian baru.

Saat ini, tersedia 17 jejaring laboratorium Whole Genom Sequencing (WGS) yang dapat menggali informasi cara menangani varian tersebut.

Pemerintah juga akan mengukur daya tahan masyarakat setiap enam bulan sekali dan menyiapkan booklet untuk membantu masyarakat dalam bertindak jika ada kasus baru.

Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi (95,8 persen), kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat.

Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, lanjutnya, merupakan hasil dari kebijakan terintegrasi antara berbagai elemen.

Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain, dan berasal dari kerja yang berbasiskan data, ilmu pengetahuan, dan menggunakan teknologi.

"Keberhasilan ini sedianya harus ditiru dan diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang lainnya," kata Luhut.

Baca Juga:

Jokowi: Pemerintah Cabut PPKM Bukan untuk Gagah-gagahan

Di masa mendatang, lanjutnya, akan dibuat panitia untuk memberi penghargaan bagi kabupaten/kota dengan fasilitas kesehatan terbaik.

Lima kriteria yang telah ditentukan, antara lain tingkat vaksinasi, tingkat testing dan tracing, tingkat penggunaan aplikasi PeduliLindungi, penyediaan pelayanan kesehatan, dan indikator lain akan disusun kemudian.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut PeduliLindungi nantinya bakal terintegrasi dengan Satu Sehat. Ke depan, penggunaan PeduliLindungi tidak hanya meliputi soal COVID-19.

"Kalau kita cek darah di salah satu lab, contohnya prodia, masuk di situ, lalu general check up ke RS, masuk datanya. Sampai data video image MRI-nya masuk," terang dia.

PeduliLindungi nanti bisa melihat riwayat pembelian obat di apotek.

Hal ini tentunya bakal memudahkan penanganan dokter di masa mendatang untuk mengecek kondisi kesehatan pasien beberapa waktu lalu, sebagai rujukan kontrol.

Tidak hanya itu, PeduliLindungi juga bisa tersambung ke smartwatch untuk mereka yang memilikinya. Intinya, catatan sakit, obat, rutinitas olahraga kesehatan terekam dalam aplikasi tersebut.

"Dokternya akan jauh lebih cepat tahu, nah ini bisa digunakan pemerintah daerah dan dinas kesehatan untuk memahami kesehatan populasi di level kecamatan kelurahan kab/kota sehingga nanti penanganannya bisa efektif, berbasis data dan efektif," beber Budi.

Budi mengharapkan penyempurnaan ini di akhir 2023 sudah selesai.

"Sehingga 2024 bisa kita manfaatkan saja," tutup Menkes. (Knu)

Baca Juga:

Pj DKI 1 Tunggu Turunan Inmendagri Setelah Jokowi Resmi Hapus PPKM