Luhut Datangi Kantor Kemenag, Bicarakan Deklarasi 'Istiqlal 2024' Saat Paus ke Indonesia

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 29 Oktober 2024
Luhut Datangi Kantor Kemenag, Bicarakan Deklarasi 'Istiqlal 2024' Saat Paus ke Indonesia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertemu Menteri Agama, Nasaruddin Umar pada Selasa (29/10) (Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bersama Utusan Khusus Presiden Maria Elka Pangestu melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama, Selasa (29/10).

Luhut datang untuk membicarakan tindak lanjut penandatangan Deklarasi Istiqlal 2024 yang dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

“Kedatangan beliau (Luhut Binsar – red) untuk membicarakan tindak lanjut penandatanganan deklarasi antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang ternyata mendapatkan perhatian dunia internasional,” ujar Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Suparman, serta Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad.

Baca juga:

Paus Kutuk Serangan Israel Lukai Prajurit TNI Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon

Nasaruddin menyebut, pertemuan ini juga menjadi 'entry poin' membicarakan sebuah gagasan besar untuk mengadakan sebuah acara internasional.

"Dan Paus akan bergabung juga secara zooming di Bali dan kita berharap pemimpin negara-negara lain akan juga meramaikan deklarasi nanti di Bali,” sambungnya.

Seperti diketahui, Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 tercetus karena adanya dua krisis yang dihadapi masyarakat global dalam beberapa dekade terakhir, yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim.

Baca juga:

Profil Mgr Paskalis Bruno Syukur, Kardinal Baru Indonesia yang Berpeluang Jadi Paus

“InsyaAllah dalam waktu dekat ini kami akan menyusun proposalnya, diharapkan Presiden akan membuka acara itu. Kami menugaskan Pak Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Bimas Katolik untuk menyusun rangkaian acaranya,” tutur Menag.

Menag berharap, acara tersebut juga akan melibatkan banyak pihak, seperti DPR, NGO, maupun pemimpin-pemimpin agama. Menurut Menag ini menjadi hal yang sangat penting, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan bagaimana menjaga alam dan lingkungan.

“Bayangkan kalau semuanya ini terlibat dan menggalang hubungan secara internasional untuk menyelamatkan alam, maka itu kita berharap banyak bahwa kerusakan alam ini bisa dicegah ya,” kata Menag.

#Kementerian Agama #Luhut Panjaitan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Respons Arahan Presiden, Cak Imin dan Menag Siapkan Pembenahan Pesantren
Cak Imin menegaskan pentingnya pembenahan infrastruktur lembaga pendidikan berbasis pesantren yang belum memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Respons Arahan Presiden, Cak Imin dan Menag Siapkan Pembenahan Pesantren
Indonesia
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Sebagian biro travel diduga menyerahkan uang kepada pejabat Kemenag untuk mendapatkan kuota lebih banyak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Kebijakan ini sengaja diambil untuk menghindari keributan maupun intrik di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Rekrut 200 Orang Pegawai Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Jadikan Kabid di Daerah Kepala Wilayah
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Pejabat Kemenag membagikan kuota tambahan haji khusus tersebut kepada asosiasi agensi perjalanan haji.
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, KPK: Tidak Secara Langsung
Berita
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK, Selasa (9/8). Ia dipanggil sebagai saksi kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Khalid Basalamah Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Kementerian Agama
Indonesia
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Budi menyebut aset tersebut diduga milik salah seorang aparatur sipil negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.
Frengky Aruan - Selasa, 09 September 2025
KPK Sita 2 Rumah di Jaksel terkait Korupsi Kuota Haji, Nilainya Sekitar Rp 6,5 Miliar
Indonesia
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Yaqut enggan menjelaskan mengenai materi pemeriksaan hari ini, termasuk soal dugaan penerimaan fee dalam pembagian kuota haji khusus ke Kementerian Agama (Kemenag).
Frengky Aruan - Senin, 01 September 2025
Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Bagikan