Fasilitas Isoman Bagi Legislator di Hotel Disorot, DPR Siapkan Wisma Kopo

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 29 Juli 2021
Fasilitas Isoman Bagi Legislator di Hotel Disorot, DPR Siapkan Wisma Kopo

Spanduk bertuliskan "COVID-19 Dilarang Masuk" terpasang di pagar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/7). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wisma DPR yang berlokasi di kawasan Kopo, Bogor, Jawa Barat dipersiapkan lebih dahulu untuk menjadi fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan dipilihnya tempat tersebut untuk isoman lantaran tersedia banyak kamar yang dapat digunakan nantinya oleh anggota dewan hingga pegawai Sekretariat Jenderal.

“Kami menyiapkan lebih dahulu adalah Wisma Kopo. Wisma Kopo itu adalah fasilitas kepunyaan DPR yang kemudian mempunyai juga banyak kamar. Kalau di sana kemudian penuh, itu kemudian berjaga-jaga ada di dua tempat yang kemudian disiapkan oleh kesetjenan," kata Dasco kepada wartawan, Rabu, (29/7).

Baca Juga

Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Aktivis 98: Pemborosan Uang Rakyat

Ketua Harian Partai Gerindra ini memastikan, fasilitas isoman yang disiapkan Setjen DPR RI bukan hanya untuk anggota DPR, melainkan meliputi Tenaga Ahli (TA) hingga staf di lingkungan DPR RI.

“Saya perlu jelaskan, yang disiapkan fasilitas isoman itu bukan hanya anggota DPR, tetapi meliputi tenaga ahli kemudian staf DPR, staf anggota DPR dan ASN yang berada di lingkungan DPR. Jadi tidak khusus hanya anggota DPR,” ujarnya.

Surat Setjen DPR soal fasilitas isoman bagi anggota parlemen. Foto: Istimewa

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) sekaligus Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI itu

Dasco juga memastikan, langkah tersebut merupakan upaya dalam menekan laju penyebaran virus corona serta menjaga lingkungan DPR dari dampak yang ditimbulkan akibat virus tersebut.

Sebelumnya, penyediaan fasilitas isoman bagi Anggota DPR, TA, dan staf di lingkungan DPR RI yang beredar melalui surat Setjen DPR tanggal 26 Juli 2021 menjadi polemik.

Baca Juga

Ini Kata Sekjen Soal Fasilitas Isolasi Mandiri Anggota DPR di Hotel

Meski demikian, aturan tersebut merupakan respon atas imbauan pemerintah agar kementerian/lembaga proaktif menyediakan tempat isoman.

“Dengan tingginya angka pasien isolasi mandiri, maka kementerian/lembaga diminta untuk proaktif membuat isoman pada kementerian/lembaga masing-masing," kata Setkab Pramono Anung. (Pon)

#DPR #DPR RI #Isolasi Mandiri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Berita Foto
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Pengendara motor melakukan scan wajah (Biometrik Face Recognition) saat memasuki Gedung DPR/MPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 08 Juli 2026
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Berita Foto
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Juli 2026
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Indonesia
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Modi merujuk pada jarak antara Sabang di Aceh dengan Proyek Great Nicobar, yang sedang dikembangkan India untuk mendukung industri maritim dan konektivitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Bagikan