Waspada Virus Corona

Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 14 Februari 2020
 Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia

Politisi PSI Idris Ahmad kritik lambannya pemerintah deteksi virus corona di Tanah Air (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti birokratisasi dalam penanganan virus corona di Indonesia termasuk dalam hal mendeteksi keberadaan Covid-19 tersebut.

Menurut politisi PSI Idris Ahmad menyatakan, proses birokrasi yang tidak seragam menjadi kendala tersendiri dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Tanah Air.

Baca Juga:

Warga Tiongkok Terpapar Virus Corona Sepulang dari Bali, Pemerintah Lakukan Penyelidikan

“Awalnya, kondisi penyakit ini disebabkan bukan dari manusia. Sehingga, kebijakan pertama yang harus diambil pemerintah Indonesia adalah mengawasi pintu masuk ke Indonesia, tapi masalahnya kita punya begitu banyak birokrasi pengawasan,” ujar Idris yang dikutip di Jakarta, Kamis (13/2).

PSI soroti kelambanan birokrasi dalam penanganan virus corona
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

Menurut Idris, yang dibutuhkan adalah integrasi kebijakan dalam mengawasi pintu masuk ke Indonesia. Pada gilirannya, potensi merebaknya virus corona di Indonesia bisa dideteksi sejak dini.

“Kata kuncinya adalah integrasi kebijakan. Tidak bisa Jakarta mengamankan dirinya sendiri, atau Banten membuat kebijakan sendiri, atau Kementerian Kesehatan bikin sendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah memastikan pintu masuk kita benar-benar bisa mendeteksi jika virus corona masuk,” jelas alumni Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI itu.

Sebagai legislator, Idris pun mengusulkan tiap daerah di Indonesia membuat perda-perda yang khusus mengatur penanganan ancaman, termasuk ancaman virus corona. Atas dasar itu, daerah-daerah bisa memiliki anggaran untuk mengawasi, mendeteksi, dan memitigasi korban virus corona.

“Kita membutuhkan payung hukum atau peraturan daerah (perda) yang akhirnya punya implikasi terhadap anggaran tentang bagaimana menangani persoalan seperti virus corona,” papar Idris.

Praktisi kesehatan dr Dirga Sakti Rambe, menegaskan karakteristik Indonesia menguntungkan secara iklim yaitu sinar matahari berlimpah, suhu kelembaban yang tinggi. Kondisi-kondisit tersebut kurang disukai virus. Namun bukan berarti Indonesia tidak bisa ditembus oleh virus.

“Catatan penting lain, tidak semua pasien yang sudah terjangkit coronavirus itu memiliki gejala. Hal ini terjadi di Singapura salah seorang pasien tidak memiliki gejala namun dilakukan pemeriksaan karena adanya riwayat kontak dengan pasien positif coronavirus lain,” kata dokter spesialis penyakit dalam yang juga vaksinolog ini.

Belajar dari pengalaman Singapura, sosiolog dan staf pengajar Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyatakan, aspek kelembagaan sangat penting untuk menghadapi situasi krisis semacam wabah Corona.

“Singapura sudah memiliki berbagai lembaga untuk menghadapi krisis. Salah satunya adalah National Centre for Infectious Diseases (NCID) sebuah lembaga nasional khusus menghadapai wabah penyakit. Institusi ini yang akan langsung turun tangan untuk mempelajari apa yang terjadi di masyarakat dan mengambil tindakan,” kata Sulfikar.

Baca Juga:

INTI Galang Dana dan Doa Bersama untuk Warga Wuhan yang Terpapar Virus Corona

Jadi, lanjut Sulfikar, lembaga tersebut tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga mengaplikasikan langsung untuk mitigasi. Juga terbantu dengan teknologi seperti kamera.

Sehingga yang dilakukan saat ini adalah dengan memetakan perilaku pasien yang terjangkit coronavirus, kemudian bisa terdeteksi daerah-daerah yang rawan dengan penyebaran virus berdasarkan lokasi yang dikunjungi pasien.(Knu)

Baca Juga:

Dampak Wabah Virus Corona Meluas, Filipina Batalkan ASEAN Paragames 2020

#Virus Corona #PSI #Kementerian Kesehatan #Birokrasi Pemerintah
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Kemenkes Respons Temuan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta: Waspadai, Bukan Ditakuti
Kemenkes menanggapi kabar adanya mikroplastik di air hujan Jakarta. Meski perlu diwaspadai, mikroplastik belum terbukti berbahaya langsung bagi kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Kemenkes Respons Temuan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta: Waspadai, Bukan Ditakuti
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Bagikan