Waspada Virus Corona

Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 14 Februari 2020
 Faktor Birokrasi Jadi Biang Lambannya Deteksi Virus Corona di Indonesia

Politisi PSI Idris Ahmad kritik lambannya pemerintah deteksi virus corona di Tanah Air (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti birokratisasi dalam penanganan virus corona di Indonesia termasuk dalam hal mendeteksi keberadaan Covid-19 tersebut.

Menurut politisi PSI Idris Ahmad menyatakan, proses birokrasi yang tidak seragam menjadi kendala tersendiri dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Tanah Air.

Baca Juga:

Warga Tiongkok Terpapar Virus Corona Sepulang dari Bali, Pemerintah Lakukan Penyelidikan

“Awalnya, kondisi penyakit ini disebabkan bukan dari manusia. Sehingga, kebijakan pertama yang harus diambil pemerintah Indonesia adalah mengawasi pintu masuk ke Indonesia, tapi masalahnya kita punya begitu banyak birokrasi pengawasan,” ujar Idris yang dikutip di Jakarta, Kamis (13/2).

PSI soroti kelambanan birokrasi dalam penanganan virus corona
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI Idris Ahmad (MP/Asropih)

Menurut Idris, yang dibutuhkan adalah integrasi kebijakan dalam mengawasi pintu masuk ke Indonesia. Pada gilirannya, potensi merebaknya virus corona di Indonesia bisa dideteksi sejak dini.

“Kata kuncinya adalah integrasi kebijakan. Tidak bisa Jakarta mengamankan dirinya sendiri, atau Banten membuat kebijakan sendiri, atau Kementerian Kesehatan bikin sendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah memastikan pintu masuk kita benar-benar bisa mendeteksi jika virus corona masuk,” jelas alumni Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI itu.

Sebagai legislator, Idris pun mengusulkan tiap daerah di Indonesia membuat perda-perda yang khusus mengatur penanganan ancaman, termasuk ancaman virus corona. Atas dasar itu, daerah-daerah bisa memiliki anggaran untuk mengawasi, mendeteksi, dan memitigasi korban virus corona.

“Kita membutuhkan payung hukum atau peraturan daerah (perda) yang akhirnya punya implikasi terhadap anggaran tentang bagaimana menangani persoalan seperti virus corona,” papar Idris.

Praktisi kesehatan dr Dirga Sakti Rambe, menegaskan karakteristik Indonesia menguntungkan secara iklim yaitu sinar matahari berlimpah, suhu kelembaban yang tinggi. Kondisi-kondisit tersebut kurang disukai virus. Namun bukan berarti Indonesia tidak bisa ditembus oleh virus.

“Catatan penting lain, tidak semua pasien yang sudah terjangkit coronavirus itu memiliki gejala. Hal ini terjadi di Singapura salah seorang pasien tidak memiliki gejala namun dilakukan pemeriksaan karena adanya riwayat kontak dengan pasien positif coronavirus lain,” kata dokter spesialis penyakit dalam yang juga vaksinolog ini.

Belajar dari pengalaman Singapura, sosiolog dan staf pengajar Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyatakan, aspek kelembagaan sangat penting untuk menghadapi situasi krisis semacam wabah Corona.

“Singapura sudah memiliki berbagai lembaga untuk menghadapi krisis. Salah satunya adalah National Centre for Infectious Diseases (NCID) sebuah lembaga nasional khusus menghadapai wabah penyakit. Institusi ini yang akan langsung turun tangan untuk mempelajari apa yang terjadi di masyarakat dan mengambil tindakan,” kata Sulfikar.

Baca Juga:

INTI Galang Dana dan Doa Bersama untuk Warga Wuhan yang Terpapar Virus Corona

Jadi, lanjut Sulfikar, lembaga tersebut tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga mengaplikasikan langsung untuk mitigasi. Juga terbantu dengan teknologi seperti kamera.

Sehingga yang dilakukan saat ini adalah dengan memetakan perilaku pasien yang terjangkit coronavirus, kemudian bisa terdeteksi daerah-daerah yang rawan dengan penyebaran virus berdasarkan lokasi yang dikunjungi pasien.(Knu)

Baca Juga:

Dampak Wabah Virus Corona Meluas, Filipina Batalkan ASEAN Paragames 2020

#Virus Corona #PSI #Kementerian Kesehatan #Birokrasi Pemerintah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
Presiden Prabowo Sentil Pejabat yang ‘tak Bisa Disentuh’, Kritik Fenomena ‘Raja Kecil’ di Pemerintahan
Menyebut fenomena birokrasi yang tidak mau diatur itu sebagai sebagai 'raja kecil' dalam institusinya.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Sentil Pejabat yang ‘tak Bisa Disentuh’, Kritik Fenomena ‘Raja Kecil’ di Pemerintahan
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Permudah Investasi, 470 Layanan Kementerian Hukum Beralih ke Digital
Sebanyak 470 layanan Kementerian Hukum hanya diakses digital, lebih mudah serta cepat.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Permudah Investasi, 470 Layanan Kementerian Hukum Beralih ke Digital
Bagikan