[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Resmi Perbolehkan PKI Hidup Kembali di Indonesia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2020
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Resmi Perbolehkan PKI Hidup Kembali di Indonesia

Informasi Hoax. (Foto: Asropih).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ramai di media sosial (medsos) yang diunggah akun Facebook bernama BEAD IRPANIRAWAN WUANJENK, yang menyatakan bahwa pemerintah memperbolehkan PKI hidup kembali di Indonesia.

Akun BEAD IRPANIRAWAN WUANJENK juga mengunggah tangkapan layar breaking news yang berisi foto mantan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang terdapat narasi “ISTANA MERESMIKAN BAHWA PKI DIPERBOLEHKAN DI INDONESIA”.

Narasinya:

“BERSATU SELAMATKAN NKRI .
PERTAMA KALI JOKOWIDODO MENJABAT JADI PRESIDEN TAHUN 2014….
JOKOWIDODO MELAKUKAN KEBIJAKKAN PERTAMA KALINYA MENYURUH RAKYAT DAN PEMERINTAH MEMINTA MAAF KEPADA PKI….

DAN SETERUS MENTRI DALAM NEGRINYA TJAHJO KUMOLO MELAKUKAN TAYANGNGAN PRESNYA…
BAHWA ISTANA MEMPERBOLEHKAN DAN MERESMIKAN BAHWA PKI DI PERBOLEHKAN DI INDONESIA INI…..

LALU TERBITLAH KEBIJAKKAN KEBIJAKKAN LAINNYA…
YAITU REVOLUSI MENTAL…
SETERESKAN ISLAM NUSANTARA…

INI ADALAH KEBIJAKKAN PKI JOKOWIDODO…
BEAD SEJAK 2012 TELAH MENGAWASI REZIM INI…
AHOK ADALAH TUJUAN 9 NAGA UNTUK MENGUASAI INDONESIA INI BERSAMA CHINA…
SENJATA TENTARA CHINA TELAH DI KIRIM DAN SELUNDUPKAN DI MONOKWARI SERTA DI DERMAGA DERMARGA RAHASIA DI BAWAH GEDUNG PULAU REKRAMASI ITU SENDIRI…

DULU PERNAH GATOT NURMANTO MENCIUM KEBERADAAN SENJATA CHINA YG DI SELUNDUPKAN ITU…
AKHIRNYA PANGLIMA TNI ITU DI COPOT DARI JABATANNYA SEBELUM HABIS MASA TUGASNYA…

PERMAINAN POLITIK DARI REZIM KASAR…. DAN AKU TELAH MENCIUM POLITIK ANJING PKI JOKOWIDODO INI SUDAH LAMA…
AHOK KUNCI UNTUK MENGUASAI INDONESIA INI OLEH 9 NAGA…
DIA AKAN DI JADIKAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP DAN MEREFISI UUD 1945 SEMUANYA NANTI…
KEDAULATAN NEGARA AKAN DI BAGI DUA…
PRIBUMI DI BAWAH NAUNGNGAN CHINA KOMUNIS…

MAKANYA TKA CHINA YG SEBAGIANNYA DI IMPOR JOKOWIDODO ATAS PERMINTAAN 9 NAGA ITU UNTUK MENDUKUNG PILPRES 2024 NANTI…
YANG DI CALONKAN OLEH TAIPAN ITU ADALAH AHOK NANTINYA ..

TKA CHINA ITULAH YG AKAN MENAMBAH DAN MRNGUATKAN SUARA UNTUK AHOK DI PILPRES 2024 NANTI…
MEREKA AKAN MELAKUKAM CARA CURANG BERRSISTIMATIK SEPERTI PILPRES 2019 KEMAREN ….

KALAU KALIAN FIKIR DENGAN OTAK KALIAN YG WARAS SEORANG NARAPINA JUGA KORUPTOR BISA DUDUK DALAM JABATAN TINGGI DI NEGARA INI YAITU DIREKTUR PERTAMINA…

APA GUNAKAN KELAKUAN BAIK KALIAN URUS UNTUK MELAMAR PEKERJAAN…
SEDANG ANJING CHINA SEPERTI AHOK ITU CACAT HUKUM BISA JADI PEJABAT NEGARA…
INI CONTOH KECIL DARI PEMERINTAH PKI JOKOWIDODO INI….

RAKYAT HARUS LENGSERKAN JOKOWIDODO DAN TURUNKAN KETUA DPR DARI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT…
MEREKA ITU ANJING ANJING BANGSAT NEGARA YG MENJUAL NEGARA DEMI UANG SERTA KEKUASAAN CHINA BABI….”

Baca Juga:

Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra

Faktanya:

Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan informasi bohong yang lama bersemi kembali dan sudah pernah diperiksa faktanya oleh mafindo pada 8 Desember 2019.

Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari video asli mengenai pernyataan Mendagri saat itu dalam sebuah pidato terkait pengesahan RUU Ormas di forum paripurna, Selasa 24 Oktober 2017.

Dilansir dari detik.com, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief M Eddie mengatakan, dalam UU Ormas yang lama hanya mengatur larangan bagi paham ateisme, komunisme, leninisme, dan marxisme. Artinya, ada kekosongan hukum di UU Ormas lama karena sebatas mengatur empat paham itu.

Ilustrasi Akes Internet
Ilustrasi akses internet. (Foto: Antara)

Sementara itu, kini ada paham lain di luar empat paham itu yang terang-terangan anti-Pancasila dan NKRI. Karena itulah di dalam Perppu No 2 Tahun 2017, larangan paham di Indonesia ditambah.

“Karena itulah dalam Perppu No 2 Tahun 2017, ayat tersebut ditambah. Definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 diperluas. Bunyi penjelasan Pasal 59 ayat 4 tersebut menjadi ‘yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945’,” imbuh Arief.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi mengenai pemerintah meresmikan bahwa PKI diperbolehkan di Indonesia tidak benar. Oleh sebab itu unggahan tersebut masuk dalam Misleading Content/Konten yang Menyesatkan. (Asp)

Baca Juga:

Gabung Partai Demokrat, Ini Janji Pelatih RD

#Partai Komunis Indonesia (PKI) #Hoax Atau Fakta #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesisir Banten dan Lampung Darurat Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Banten dan Lampung darurat tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pesisir Banten dan Lampung Darurat Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila, kabarnya akan menyita TV para penunggak pajak. Apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Emas 74 Kg Febrie Adriansyah Disebut Palsu, Begini Penjelasannya
Viral emas 74 kg milik Febrie Adriansyah disebut palsu. Lalu, apakah informasi tersebut dibenarkan?
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Emas 74 Kg Febrie Adriansyah Disebut Palsu, Begini Penjelasannya
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Bagikan