[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Resmi Perbolehkan PKI Hidup Kembali di Indonesia

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2020
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Resmi Perbolehkan PKI Hidup Kembali di Indonesia

Informasi Hoax. (Foto: Asropih).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ramai di media sosial (medsos) yang diunggah akun Facebook bernama BEAD IRPANIRAWAN WUANJENK, yang menyatakan bahwa pemerintah memperbolehkan PKI hidup kembali di Indonesia.

Akun BEAD IRPANIRAWAN WUANJENK juga mengunggah tangkapan layar breaking news yang berisi foto mantan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang terdapat narasi “ISTANA MERESMIKAN BAHWA PKI DIPERBOLEHKAN DI INDONESIA”.

Narasinya:

“BERSATU SELAMATKAN NKRI .
PERTAMA KALI JOKOWIDODO MENJABAT JADI PRESIDEN TAHUN 2014….
JOKOWIDODO MELAKUKAN KEBIJAKKAN PERTAMA KALINYA MENYURUH RAKYAT DAN PEMERINTAH MEMINTA MAAF KEPADA PKI….

DAN SETERUS MENTRI DALAM NEGRINYA TJAHJO KUMOLO MELAKUKAN TAYANGNGAN PRESNYA…
BAHWA ISTANA MEMPERBOLEHKAN DAN MERESMIKAN BAHWA PKI DI PERBOLEHKAN DI INDONESIA INI…..

LALU TERBITLAH KEBIJAKKAN KEBIJAKKAN LAINNYA…
YAITU REVOLUSI MENTAL…
SETERESKAN ISLAM NUSANTARA…

INI ADALAH KEBIJAKKAN PKI JOKOWIDODO…
BEAD SEJAK 2012 TELAH MENGAWASI REZIM INI…
AHOK ADALAH TUJUAN 9 NAGA UNTUK MENGUASAI INDONESIA INI BERSAMA CHINA…
SENJATA TENTARA CHINA TELAH DI KIRIM DAN SELUNDUPKAN DI MONOKWARI SERTA DI DERMAGA DERMARGA RAHASIA DI BAWAH GEDUNG PULAU REKRAMASI ITU SENDIRI…

DULU PERNAH GATOT NURMANTO MENCIUM KEBERADAAN SENJATA CHINA YG DI SELUNDUPKAN ITU…
AKHIRNYA PANGLIMA TNI ITU DI COPOT DARI JABATANNYA SEBELUM HABIS MASA TUGASNYA…

PERMAINAN POLITIK DARI REZIM KASAR…. DAN AKU TELAH MENCIUM POLITIK ANJING PKI JOKOWIDODO INI SUDAH LAMA…
AHOK KUNCI UNTUK MENGUASAI INDONESIA INI OLEH 9 NAGA…
DIA AKAN DI JADIKAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP DAN MEREFISI UUD 1945 SEMUANYA NANTI…
KEDAULATAN NEGARA AKAN DI BAGI DUA…
PRIBUMI DI BAWAH NAUNGNGAN CHINA KOMUNIS…

MAKANYA TKA CHINA YG SEBAGIANNYA DI IMPOR JOKOWIDODO ATAS PERMINTAAN 9 NAGA ITU UNTUK MENDUKUNG PILPRES 2024 NANTI…
YANG DI CALONKAN OLEH TAIPAN ITU ADALAH AHOK NANTINYA ..

TKA CHINA ITULAH YG AKAN MENAMBAH DAN MRNGUATKAN SUARA UNTUK AHOK DI PILPRES 2024 NANTI…
MEREKA AKAN MELAKUKAM CARA CURANG BERRSISTIMATIK SEPERTI PILPRES 2019 KEMAREN ….

KALAU KALIAN FIKIR DENGAN OTAK KALIAN YG WARAS SEORANG NARAPINA JUGA KORUPTOR BISA DUDUK DALAM JABATAN TINGGI DI NEGARA INI YAITU DIREKTUR PERTAMINA…

APA GUNAKAN KELAKUAN BAIK KALIAN URUS UNTUK MELAMAR PEKERJAAN…
SEDANG ANJING CHINA SEPERTI AHOK ITU CACAT HUKUM BISA JADI PEJABAT NEGARA…
INI CONTOH KECIL DARI PEMERINTAH PKI JOKOWIDODO INI….

RAKYAT HARUS LENGSERKAN JOKOWIDODO DAN TURUNKAN KETUA DPR DARI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT…
MEREKA ITU ANJING ANJING BANGSAT NEGARA YG MENJUAL NEGARA DEMI UANG SERTA KEKUASAAN CHINA BABI….”

Baca Juga:

Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra

Faktanya:

Berdasarkan penelusuran, foto tersebut merupakan informasi bohong yang lama bersemi kembali dan sudah pernah diperiksa faktanya oleh mafindo pada 8 Desember 2019.

Foto tersebut merupakan hasil suntingan dari video asli mengenai pernyataan Mendagri saat itu dalam sebuah pidato terkait pengesahan RUU Ormas di forum paripurna, Selasa 24 Oktober 2017.

Dilansir dari detik.com, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief M Eddie mengatakan, dalam UU Ormas yang lama hanya mengatur larangan bagi paham ateisme, komunisme, leninisme, dan marxisme. Artinya, ada kekosongan hukum di UU Ormas lama karena sebatas mengatur empat paham itu.

Ilustrasi Akes Internet
Ilustrasi akses internet. (Foto: Antara)

Sementara itu, kini ada paham lain di luar empat paham itu yang terang-terangan anti-Pancasila dan NKRI. Karena itulah di dalam Perppu No 2 Tahun 2017, larangan paham di Indonesia ditambah.

“Karena itulah dalam Perppu No 2 Tahun 2017, ayat tersebut ditambah. Definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 diperluas. Bunyi penjelasan Pasal 59 ayat 4 tersebut menjadi ‘yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945’,” imbuh Arief.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelusuran, informasi mengenai pemerintah meresmikan bahwa PKI diperbolehkan di Indonesia tidak benar. Oleh sebab itu unggahan tersebut masuk dalam Misleading Content/Konten yang Menyesatkan. (Asp)

Baca Juga:

Gabung Partai Demokrat, Ini Janji Pelatih RD

#Partai Komunis Indonesia (PKI) #Hoax Atau Fakta #Kemendagri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mobil di Atas 1.400 CC Dilarang Isi Pertalite Mulai Juni 2026
Mobil di atas 1.400 cc dilarang mengisi Pertalite mulai Juni 2026. Lalu, apakah informasi itu bisa dibenarkan?
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Mobil di Atas 1.400 CC Dilarang Isi Pertalite Mulai Juni 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Nyatakan Indonesia dalam Kondisi Darurat, Kumpulkan Semua Pejabat Negara
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mengumpulkan semua pejabat negara. Ia menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat.
Soffi Amira - Senin, 18 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Nyatakan Indonesia dalam Kondisi Darurat, Kumpulkan Semua Pejabat Negara
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Singapura Serang Kapal Perang RI yang Patroli di Selat Malaka
Singapura menyerang kapal perang RI yang sedang patroli di Selat Malaka. Namun, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Singapura Serang Kapal Perang RI yang Patroli di Selat Malaka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Koperasi Merah Putih Buka Pinjaman Online Lewat WhatsApp
Koperasi Merah Putih dikabarkan membuka layanan pinjaman online lewat WhatsApp. Lalu, apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Koperasi Merah Putih Buka Pinjaman Online Lewat WhatsApp
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Bagikan