Fahri Hamzah Minta Wacana Dua Poros Bacapres 2024 Dihentikan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 05 Oktober 2023
Fahri Hamzah Minta Wacana Dua Poros Bacapres 2024 Dihentikan

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah saat berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (18/3/2023). ANTARA/Nur Imansyah/am.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Polemik wacana pembentukan dua poros bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 sebaiknya dihentikan. Sehingga, saat ini ada tiga kandidat capres yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

"Sekarang kita sudah ada tiga calon. Kita berharap sekali dengan tiga calon ini, coba mulai kita bikin agak tenang sedikit. Kita tidak harus bertengkar terus, apalagi mempertengkarkan hal-hal yang semakin memperuncing konflik," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (5/10).

Baca Juga

Uji Materi Usia Capres, MK Diminta Tak Layani Kepentingan Politik Dinasti dan Oligarki

Fahri mengatakan, bahwa semua kandidat capres dan partai politik (parpol) pendukung harus menyadari adanya ketidaksempurnaan Sistem Pemilu kita sekarang.

"Kita harus memikirkan betul kali ini, bahwa dengan tiga kandidat ini kita harus menyadari ada ketidak sempurnaan sistem, tapi paling tidak dengan tiga kandidat ini supaya kita bisa mengelola ketidaksempurnaan itu, dalam menentukan pilihan terbaik," tuturnya.

Ia menilai Sistem Demokrasi Liberal dalam Pemilu 2024 sekarang tidak memfaslitasi nominasi atau kriteria seorang capres yang memiliki narasi, tetapi mengedepankan kombinasi adanya kecocokan saja.

Sehingga tujuannya hanya untuk mencari perbedaan sebagai sumber konflik saja, bukan persamaan dan persatuan. Akibatnya, kerap menciptakan konflik yang tidak beralasan.

Baca Juga

Pendaftaran Capres ke KPU Makin Dekat, Giring Minta Kaesang Ojo Kesusu

Fahri menuturkan, para elite nasional dan para pimpinan parpol saat ini baru menyadari, bahwa tingginya presidential treshold (PT) sebesar 20 persen ternyata merugikan mereka.

Akibatnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan nominasi dalam penentuan capres, dan lebih mengedepankan kombinasi politik pragmatis sesuai dengan kepentingan politik masing-masing.

"Kita syukuri treshold sekarang menyerah pada hasil survei. Kita sekarang seperti meniti jembatan terjal, di kiri dan kanan ada jurang, Maka perlu kebesaran hati untuk tidak memperuncing perbedaan, dan kita bisa selamat, serta mendapatkan presiden baru pada 20 Oktober 2024,” ujarnya.

Presiden terpilih pada Pilpres 2024 nanti diharapkan dapat mendesain ulang Sistem Pemilu yang terbaik untuk Indonesia, yang bisa mengakomodasi perbedaan untuk persamaan, bukan sebagai sumber konflik.

"Saya kira ikthiar yang dilakukan PDIP dan Projo, kita tidak bisa menolak. Tetapi dengan tiga kandidat ini, kita memang perlu kebesaran hati, adanya persoalan sistem ini yang harus kita perbaiki ke depan. Kita semua sedang berikhtiar supaya kita selamat di 2024 nanti," pungkasnya. (Asp).

Baca Juga

Ada Capres Datang Melamar, Gibran: Saya Ikut Perintah Megawati

#Fahri Hamzah #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Fahri berharap penggunaan hak konstitusional ini menjadi ikhtiar untuk menyatukan kembali bangsa dari ancaman perpecahan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Amnesti Hasto dan Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Bagus Redam Perpecahan Jelang Kemerdekaan
Indonesia
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Kementerian PKP tidak memiliki otoritas penuh atas pertanahan untuk pengembangan hunian perkotaan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Tinggi, DPR Pertanyakan Kesiapan Masyarakat Beralih ke Hunian Vertikal
Indonesia
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Alih-alih mendorong adaptasi, kebijakan ini justru berpotensi menekan daya beli masyarakat dan membuat pasar properti domestik menjadi tidak kompetitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Juni 2025
DPR Ingatkan Kajian Mendalam Sebelum Kebijakan Pajak Rumah Tapak untuk Hunian Vertikal
Indonesia
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Wamen Fahri Ingin Tanah Negara di Kota Jadi Rumah Untuk Warga, Jadi Elemen Subsidi
Indonesia
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 08 Maret 2025
Fahri Hamzah Usulkan Pembentukan Bank Tanah di Kementerian PKP, Apa Tugasnya?
Indonesia
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Mungkin bisa ditanyakan sama yang bicara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 11 Oktober 2024
Respons Gerindra Fahri Hamzah Bakal Diberi 'Jatah' Menteri Perumahan oleh Prabowo
Berita
Prabowo: Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 5 Tahun ke Depan
Prabowo optimis jika ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8 persen dalam lima tahun ke depan.
Soffi Amira - Selasa, 05 Maret 2024
Prabowo: Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen dalam 5 Tahun ke Depan
Berita
Prabowo Optimis dengan Transisi Pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Baru
Prabowo optimis dengan transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan baru. Ia juga yakin akan dilantik sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Selasa, 05 Maret 2024
Prabowo Optimis dengan Transisi Pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Baru
Indonesia
Alasan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Harus Dihapus Versi Fahri Hamzah
Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Maret 2024
Alasan Ambang Batas Parlemen dan Presiden Harus Dihapus Versi Fahri Hamzah
Indonesia
Kandidat Capres-Cawapres Dinilai Belum Miliki Rekam Jejak Lindungi Kebebasan Pers
Koalisi Advokasi Pers dan Pemilu menilai belum seluruh kandidat dan parpol pendukungnya memiliki rekam jejak kuat dan program konkret untuk melindungi kebebasan pers di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Februari 2024
Kandidat Capres-Cawapres Dinilai Belum Miliki Rekam Jejak Lindungi Kebebasan Pers
Bagikan