Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengultimatum para petinggi PKS untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar seusai upaya kasasi DPP PKS ditolak Mahkamah Agung (MA).
Jika tidak, Fahri akan menyita gedung dan harta para pengurus DPP PKS.
“Pokoknya, kita eksekusi dulu lah. Kalau nggak ya saya sita gedungnya atau harta mereka-mereka yang saya gugat, "kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/8).
Ultimatum Fahri tersebut berdasarkan perintah eksekusi dari putusan pengadilan. Sebab menurut politikus asal Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai negara yang berdasarkan hukum, keputusan pengadilan sudah final.
“Di PN sudah begitu, PT juga. Nah sekarang kan sudah final. jadi menyerah saja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fahri menyarankan para petinggi PKS untuk taat hukum karena hal itu akan membantu pemulihan nama partai. Sebab, selama ini, kata Fahri Hamzah ada anggapan awal yang menyatakan kata-kata pimpinan PKS itu seolah-olah lebih tinggi dari hukum.
“Ini lah kesalahannya yang dari awal begitu. Sampai sekarang kan. Akhirnya cari alasan dan nggak pernah berdebat hukum gitu. Jadi seolah-olah kewenangan pimpinan itu lebih tinggi dari pada hukum, nggak bisa ditentang,” tuturnya.
Bahkan, yang merusak PKS selama ini dipicu adanya kecenderungan menggunakan partai untuk kepentingan pribadi. Fahri menilai hal itu terjadi dalam semua hal, termasuk dalam nego-nego (jelang Pilpres 2019) sekarang ini.
“Kan yang nampaknya itu. Dan selama ini, yang dibawa itu dalam melakukan negosiasi untuk pilpres adalah emosi pimpinan, bukan hukum. Jadi saya lihat yang dibawa juru bicara PKS, maupun oknum-oknum lawyer nya itu yang dibaca itu bukan hukum, tapi apa kata pimpinan,” kata Fahri.
Tentunya, lanjut alumni UI ini, dirinya tidak akan pasif pasca MA menolak kasasi yang diajukan DPP PKS. Ia pun menyebutkan, apa yang dilakukan oleh petinggi PKS, yang memecat dirinya juga melakukan deal-deal politik amatir.
"Itu yang menyebabkan reputasi dan citra partai makin terpuruk. Sehingga saya prediksi partai bisa hilang di pemilu akan datang," tegas Fahri.
Perseteruan Fahri Hamzah dan pimpinan PKS sudah lama terjadi. Polemik tersebut berbuntut pemecatan Fahri dari partai pada 2015 yang kemudian digugat Fahri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 14 Desember 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri yang melawan keputusan pemecatan itu.
Pihak yang digugat Fahri Hamzah adalah Sohibul Iman selaku tergugat I, majelis tahkim PKS selaku tergugat II, dan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS selaku tergugat III.
Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak upaya banding yang diajukan PKS. PKS berupaya menempuh kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi tersebut
"Di Pengadilan Negeri (keputusannya) sudah begitu, Pengadilan Tinggi juga begitu. Ya sekarang sudah final. Menyerah saja ya kan? Harus menunjukkan sikap patuh dan taat kepada hukum negara gitu," pungkas Fahri Hamzah.(Gms)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPU Wajibkan Capres-Cawapres Harus Hadir Saat Pendaftaran
