Evaluasi Pilkada 2024, Pemerintah Soroti Praktik Politik Uang

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilukada 2024.

Hal ini didasari oleh banyaknya laporan praktik politik uang (money politics) serta tingginya biaya penyelenggaraan pemilu.

"Kami berharap sistem pemilihan ini harus dievaluasi agar tidak berbiaya tinggi," ujar Muhaimin di Jakarta, dikutip Minggu (1/12).

Menurut Muhaimin, evaluasi Pemilu 2024 secara mendalam sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

Baca juga:

Pemuda Pancasila DKI Siap Menangkan RIDO di Putaran Kedua Pilkada Jakarta

Ia menyebut bahwa diskusi terkait hal ini telah dilakukan dengan Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengenai penyempurnaan undang-undang terkait pemilu dan partai politik.

“Perbaikan perlu dituangkan dalam penyempurnaan sistem serta Undang-Undang Pemilu dan Politik agar tetap menjunjung kompetisi yang sehat,” jelas Muhaimin yang juga mantan Wakil Ketua DPR ini.

Diketahui, Pilkada 2024 digelar secara serentak di 545 daerah dengan perincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Pengumuman hasil rekapitulasi untuk pilkada tingkat kabupaten/kota dijadwalkan pada 29 November–12 Desember 2024. Sedangkan untuk tingkat provinsi pada 30 November–15 Desember 2024.

Baca juga:

Pencoblosan Pilkada Karanganyar dan Pemalang Direkomendasikan Diulang

Presiden Prabowo berharap proses Pilkada 2024 dapat terus berlangsung dengan aman dan tertib. (knu)