Eros Djarot Usulkan Duet Ganjar-Mahfud MD ke PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 09 April 2023
Eros Djarot Usulkan Duet Ganjar-Mahfud MD ke PDIP

Budayawan dan politikus Eros Djarot memberi keterangan pers di sela dialog kebudayaan yang digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (2/3). ANTARA/Sumarwoto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Budayawan sekaligus pengamat politik Eros Djarot menyodorkan bakal pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kepada PDI Perjuangan. Ia yakin duet ini bisa memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jika PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan Koalisi Kebangsaan, apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud MD," kata Eros melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/4).

Baca Juga

Bertemu Jokowi di Masjid Zayed, Ganjar: Saya Diminta Cek Jalan Lokasi Pariwisata Jateng

Kata dia, duet Ganjar-Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan pada Pilpres mendatang sebab Ganjar menjadi sosok pemimpin yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya, sedangkan Mahfud MD bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih.

“Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok. Clear," ujarnya.

Jika rekam jejak Ganjar Pranowo bisa dilihat dari kepuasan masyarakat melalui lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD, lanjut Eros, memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Elektabilitas Ganjar Pranowo Berpotensi Turun

Dirinya mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan, termasuk ketegasan yang bersangkutan saat berhadapan dengan anggota legislatif pada rapat dengar pendapat.

“Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar. Jika Ganjar mampu mewujudkan clean goverment, maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi," katanya.

Meskipun selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut karena menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Menteri Koordinator Politik dan Hukum itu akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan.

"Ditambah keduanya tidak memiliki beban sejarah apapun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan dan jika PDI Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang Pilpres, maka pasangan Ganjar-Mahfud yang harus diusung," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Relawan Ganjar Deklarasikan Sejuta Tanda Tangan di Jakarta

#Ganjar Pranowo #Mahfud MD #Capres 2024 #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan