Erick Thohir Diam-diam Lapor Dugaan Korupsi BUMN ke KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 08 Juli 2020
Erick Thohir Diam-diam Lapor Dugaan Korupsi BUMN ke KPK

Erick Thohir menyambangi KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara tiba-tiba mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (8/7).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengakui, dalam pertemuan itu Erick sempat mengungkap potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN.

Baca Juga:

Erick Thohir Datang ke KPK Lewat Pintu Belakang

"Tidak secara khusus, hanya menyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (8/7).

Nawawi masih belum mau mengungkap lebih detail mengenai potensi korupsi itu. Ia hanya memastikan KPK siap untuk mengusut tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah.

"Sudah pasti dan ada monitoring secara khusus yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan untuk melakukan penyelidikan" ujarnya.

Selain soal potensi korupsi di tubuh BUMN, Nawawi menyebut pertemuan antara pimpinan KPK dengan Erick Thohir juga membahas soal Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Bicara mengenai dampak COVID-19 pada Kementerian BUMN dan penyelenggaraan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ungkap Nawawi.

 Erick Thohir menyambangi KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Erick Thohir menyambangi KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Kedatangan Erick ke KPK terbilang "senyap". Erick datang melalui pintu belakang Ggedung KPK. Saat keluar dari gedung KPK lewat pintu belakang, Erick mengklaim bertemu dengan pimpinan KPK membahas Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Erick sambil bergegas masuk ke mobilnya, Rabu (8/7).

Erick irit bicara soal pertemuannya kali ini. Saat ditanya lebih jauh soal pertemuannya, Erick tak mau membeberkan lebih rinci. Dia hanya mengatakan, kedatangannya diterima seluruh pimpinan KPK.

"(Ditemui) semua pimpinan," ucap Erick.

Sebelumnya, Nawawi Pamolango mengaku "tertarik" dengan data-data yang dimiliki Erick Thohir soal dugaan korupsi di BUMN. Hal ini disampaikan Nawawi menanggapi pernyataan Erick yang menyebut telah menemukan 53 kasus korupsi di BUMN yang berpotensi untuk merugikan negara.

"Saya jadi tertarik untuk meminta data tersebut dari beliau. Mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," kata Nawawi dalam keterangannya, Senin (6/7).

Baca Juga:

Pimpinan KPK Tertarik dengan Data Dugaan Korupsi BUMN dari Erick Thohir

Menurut Nawawi, tak hanya sekali Erick mengungkap dugaan praktik korupsi di Kementerian BUMN. Erick sebelumnya buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan. Nawawi meminta Erick tak hanya berkomentar mengenai dugaan korupsi tersebut.

Nawawi meminta mantan Presiden Inter Milan ini melaporkan dan menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada KPK.

"Beliau kan tahu alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," ujar Nawawi. (Pon)

Baca Juga:

LPSK Gandeng Kementerian BUMN Penuhi Hak Psikososial Korban Tindak Pidana

#Erick Thohir #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Ia ikut ikut rombongan mantan Presiden Joko Widodo bertemu Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud untuk membahas kuota tambahan haji.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Budi belum mau membeberkan keterkaitan Dito sehingga dipanggil penyidik. Termasuk saat disinggung soal kunjungan mantan Presiden RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
KPK menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pematokan uang upeti terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
Indonesia
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK memastikan akan menelusuri peran dan aliran dana ke anggota Komisi V DPR lainnya dalam kasus dugaan suap proyek DJKA Kemenhub.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
Indonesia
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Maidi. Penyidik menyita uang tunai hingga dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
 KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Indonesia
2 Orang Tim Sukses Bupati Pati Sudewo Ditetapkan Tersangka Pemerasan
Hingga 18 Januari 2026, JION tercatat mengumpulkan dana kurang lebih sebesar Rp 2,6 miliar yang berasal dari delapan kepala desa
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
2 Orang Tim Sukses Bupati Pati Sudewo Ditetapkan Tersangka Pemerasan
Indonesia
KPK Beberkan Awal Mula Kasus Pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo
Perkara ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
KPK Beberkan Awal Mula Kasus Pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Bantah Ada Praktik Transaksional dalam Pengisian Perangkat Desa
Sudewo menegaskan, hingga saat ini, ia belum pernah membahas pengisian perangkat desa, baik secara formal maupun informal, dengan pihak mana pun.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Bantah Ada Praktik Transaksional dalam Pengisian Perangkat Desa
Bagikan