Elite Politik Pertontonkan Pendidikan yang Buruk

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 November 2017
Elite Politik Pertontonkan Pendidikan yang Buruk

Dewan Pembina Universitas Pancasila, Siswono Yudo Husodo (kiri), saat ulang tahun Universitas Pancasila, di Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat (28/10). (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo menilai prilaku elite politik selama ini telah mempertontonkan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Siswono dalam acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta, Rabu (29/11)

Siswono yang memaparkan Orasi Kebangsaan dengan tema 'Urgensi Mempertinggi Peradaban Politik Indonesia' menjelaskan tontonan drama di masyarakat ini sangat memprihatinkan karena tidak terdapat keteladanan yang dapat mendidik masyarakat.

"Begitu banyak hal-hal yang tidak patut dipertontonkan para petinggi politik yang menjadikan pendidikan yang buruk di masyarakat," kata Siswono seperti dilansir Antara.

Calon wakil presiden pada pemilu presiden 2004 ini mengatakan di era kemudahan informasi saat ini ucapan tindakan perilaku para elit politik memiliki dimensi kependidikan yang sangat tinggi.

Siswono mencontohkan kasus seperti Ketua DPR RI Setya Novanto mepertontonkan sandiwara memalukan kepada publik selama berbulan-bulan, untuk menghindari pemeriksaan KPK dalam kasus KTP elektronik.

Antara lain dengan mendorong Pansus KPK lalu serangkaian alasan karena sakit dan terakhir berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan alasan gagar otak.

Dikatakannya hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar akan tetap mempertahankan Setya Novanto baik sebagai ketua umum, maupun sebagai ketua DPR bila putusan praperadilan pada Kamis (30/11) akan memenangkan Setya Novanto.

"Ini sungguh pendidikan politik yang buruk pada masyarakat," jelas Siswono.

Menurut Siswono praperadilan merupakan proses yang tidak menyentuh materi yang disangkakan kepada Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik. Praperadilan hanya meneliti prosedur penetapan tersangka apakah sesuai prosedur atau tidak.

Mantan Ketua Umum HKTI ini juga mengatakan dalam suasana batin rakyat ingin kejelasan tentang kasus KTP elektronik. Jadi akan sangat baik jika Setya Novanto menarik proses praperadilan, dan jika memang yakin tak bersalah dapat membuktikannya dalam sidang di pengadilan.

#Siswono Yudo Husodo #Universitas Pancasila #Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Indonesia
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar), Abang Ijo Hapidin mengatakan, kedatangan Nina ke kediaman Jokowi untuk meminta restu bergabung dengan PSI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Februari 2026
Mantan Bupati dan Kader PDIP Loncat ke PSI, Datang ke Jokowi Minta Restu
Bagikan