Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, bersama 3 orang lain sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ketiga pihak yang turut ditetapkan sebagai tersangka bersama Haryadi antara lain Oon Nusihono selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung; Nurwidhihartana selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Yogyakarta; dan Triyanto Budi Yuwono, selaku Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti.

"KPK menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6).

Baca Juga:

OTT Suap Mantan Wali Kota Yogyakarta Diduga Terkait IMB Apartemen

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis (2/6).

Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK berhasil mengamankan total 10 orang dan uang sebanyak USD 27.258 yang dikemas dalam goodie bag.

Atas perbuatannya, Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga:

Terjaring OTT KPK, Eks Wali Kota Yogyakarta Masih Diperiksa Intensif

Sementara Oon Nusihono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Dolar AS Terkait OTT Eks Wali Kota Yogyakarta