Eks Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin Dituntut 7 Tahun Penjara

MerahPutih.com - Mantan Wali Kota Medan Teuku Dzulmi Eldin dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta rupiah subsidiair enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa menyakini Dzulmi Eldim terbukti melakukan tindak pidana suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Baca Juga:

Kompol Rossa, Penyidik yang Tangani Kasus Harun Masiku Kembali ke KPK

"Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Dzulmi Eldnin berupa pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata jaksa KPK Siswhandhono saat membacakan surat tuntutan dalam persidangan online di Jakarta, Kamis (14/5).

Jaksa KPK juga menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik politikus Golkar tersebut.

"Menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa Dzulmi Eldin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ujarnya.

Untuk diketahui, Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jepang beberapa waktu lalu.

Dalam perjalanan dinasnya, Dzulmi membawa serta keluarga dan beberapa kepala dinas. Saat itu, Dzulmi bersama keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas wali kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Baca Juga:

Ini Alasan Polri "Bela" Pelaku Terduga Penyerangan Novel

Pihak travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi. Dzulmi kemudian bertemu dengan Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar (SFI) dan memerintahkan keduanya untuk mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp800 juta.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang. (Pon)

Baca Juga:

Calon Penumpang Pesawat Tetap Wajib Patuhi Aturan PSBB