Eks Petinggi Polri: Kalau Polisi Tidak Netral, Berarti Penghianat Demokrasi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 01 April 2019
Eks Petinggi Polri: Kalau Polisi Tidak Netral, Berarti Penghianat Demokrasi

Kampanye Prabowo-Sandi. (BPN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Eks Petinggi Polri, Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob ikut menghadiri kampanye Akbar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digelar di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (31/3) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol purnawirawan Sofyan Jacob menegaskan bahwa kehadiran ke acara Kampanye Akbar ini adalah untuk mendukung Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menenangkan pemilu 2019 mendatang. Sehingga, rakyat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera dan lebih baik dari kondisi saat ini.

"Prabowo Presiden, Sandiaga Uno Wakil presiden, terimakasih saudara saudara ku Sidoarjo, Jawa Timur, saya purnawirawan Polri saya mendukung Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden," ungkap Sofyan di panggung utama kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Delta Sidoarjo.

Kampanye Prabowo-Sandi. (BPN)
Kampanye Prabowo-Sandi. (BPN)

Lebih jauh ia menegaskan bahwa, jika ada prajurit polisi aktif yang tidak netral dalam pemilu ini berarti prajurit prajurit tersebut telah mengkhianati demokrasi yang telah berdiri di Republik Indonesia. Ia juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia jika menemukan adanya pelanggaran kode etik anggota Polri aktif yang memaksa untuk memilih salah satu pasangan capres dan cawapres untuk segera dilaporkan ke divisi propam. Sehingga, anggota Polri aktif tersebut dapat dikenakan saksi hukum.

"Perhatikan kalau ada anggota polisi yang tidak netral adalah penghianat demokrasi, saudara tidak perlu takut, jangan khawatir, jangan ragu ragu kalau ada yang tidak netral mohon sampaikan," tegasnya.

Sofyan mengungkapkan bahwa ia mendengar bahwa saat ini memang beredar informasi bahwa ada sebagian anggota Polri aktif yang tidak netral bahkan mengarahkan untuk memilih salah satu Capres tertentu. Karena itu ia kembali menegaskan kepada para juniornya yang masih aktif menjadi anggota Polri untuk menjaga netralitas demi tegasnya sistem demokrasi di Indonesia.

"Saya pantau memang berbedar itu, dan mereka yang tidak netral akan diperiksa oleh propam. pak polisi jangan ikut kompetisi. Saya ini mantan polisi, purnawirawan polisi, saya boleh memihak, yang tidak boleh itu adalah polisi aktif," tegasnya. (Pon)

Baca Juga: Mestinya Prabowo Fokus Daripada Urusi Tim Kampanye yang Menertawainya

#Prabowo-Sandiaga #Pilpres 2019 #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Kapolres Jakpus mengakui kasus es gabus terjadi karena aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa terlalu terburu-buru tanpa berkoordinasi dengan pihak berkompeten.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Bagikan